TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>
Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, didampingi Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, Hendri Kurniawan, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Kesiapan Penerapan Program *Zero Over Dimension and Over Loading* (Zero ODOL) untuk wilayah Sumatera. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) RI di Ballroom 2, Hotel Novotel Lampung, Bandar Lampung, Kamis (6/11).Rakor tersebut menjadi langkah penting dalam mematangkan kesiapan penerapan kebijakan nasional Zero ODOL, yang bertujuan menekan pelanggaran dimensi dan muatan kendaraan angkutan barang. Program ini diharapkan dapat melindungi infrastruktur jalan dan meningkatkan efisiensi transportasi antarwilayah di Sumatera, termasuk Bengkulu.
Dalam kesempatan itu, Wakil Gubernur Mian menyampaikan keprihatinannya atas masih maraknya kendaraan ODOL yang beroperasi di Bengkulu. Menurutnya, keberadaan kendaraan dengan muatan dan ukuran melebihi ketentuan telah menjadi penyebab utama kerusakan jalan, yang pada akhirnya berdampak pada meningkatnya biaya ekonomi masyarakat.
“Rapat koordinasi ini sangat penting sebagai upaya bersama dalam menertibkan kendaraan ODOL. Saya mewakili Bapak Gubernur menegaskan bahwa pelanggaran ini tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga menimbulkan biaya tinggi bagi masyarakat. Jarak tempuh yang seharusnya bisa ditempuh satu jam, sering kali menjadi tiga jam akibat kondisi jalan rusak,” ujar Mian.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Bengkulu sepenuhnya mendukung kebijakan Zero ODOL sebagai solusi untuk menjaga keberlanjutan infrastruktur daerah. Dengan kelas jalan yang sebagian besar masih berstatus kelas C, ketahanan jalan di Bengkulu sangat terbatas, hanya mampu bertahan satu hingga dua tahun jika terus dilalui kendaraan bermuatan berlebih.
“Penerapan program Zero ODOL ini menjadi kebutuhan mendesak agar jalan kita tidak terus rusak setiap tahun. Daya dukung jalan di Bengkulu belum mampu menahan beban kendaraan berat di luar ketentuan,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Bengkulu, Hendri Kurniawan, menyoroti kebiasaan konvoi kendaraan ODOL di jalur utama provinsi. Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya memperparah kerusakan jalan, tetapi juga menimbulkan kemacetan panjang dan memperlambat arus lalu lintas masyarakat.
“Sebagian besar jalan di Bengkulu masih termasuk kelas III atau kelas C. Sebagai contoh, jarak dari Pelabuhan Pulau Baai menuju pusat kota seharusnya dapat ditempuh sekitar tiga setengah jam. Namun karena kendaraan ODOL sering berkonvoi, waktu tempuh bisa mencapai lima jam. Akibatnya, aktivitas masyarakat dan ekonomi menjadi terhambat,” ungkap Hendri.
Ia juga menambahkan bahwa Dishub Bengkulu terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di lapangan melalui kerja sama lintas instansi, termasuk kepolisian dan Kementerian Perhubungan. Langkah ini diharapkan mampu menekan pelanggaran serta menumbuhkan kesadaran para pengusaha angkutan untuk mematuhi regulasi.
Melalui sinergi antarprovinsi di wilayah Sumatera, pemerintah berharap penerapan program Zero ODOL dapat berjalan efektif mulai tahun depan, sehingga infrastruktur jalan nasional dan daerah dapat terpelihara dengan baik, serta arus logistik menjadi lebih efisien dan berdaya saing.(adv).
Pewarta : AMG
Editing : Adi Saputra
