TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu menghadapi tantangan fiskal cukup berat pada awal masa kepemimpinan Gubernur Helmi Hasan dan Wakil Gubernur Mian. Salah satu persoalan yang harus diselesaikan adalah kewajiban daerah yang disebut mencapai sekitar Rp353 miliar dan berasal dari pemerintahan sebelumnya.
Kondisi keuangan tersebut disampaikan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Bengkulu, Tommy Irawan, saat memaparkan situasi fiskal sekaligus arah kebijakan pembangunan pemerintah daerah, Rabu (9/9/2026).
Menurut Tommy, kewajiban daerah tersebut terdiri atas beberapa komponen. Porsi terbesar berasal dari Dana Bagi Hasil (DBH) dengan nilai sekitar Rp254 miliar. Selain itu, terdapat kewajiban rumah sakit sekitar Rp89 miliar dan utang kepada pihak ketiga yang nilainya mencapai kurang lebih Rp6 miliar.
Tommy menyebut persoalan tersebut menjadi pekerjaan yang harus ditangani pemerintahan Helmi-Mian di tengah kondisi fiskal yang juga mendapat tekanan dari kebijakan nasional.
“Pemerintahan Helmi-Mian diwarisi total utang sekitar Rp353 miliar. Di antaranya DBH Rp254 miliar, utang rumah sakit Rp89 miliar dan utang pihak ketiga sekitar Rp6 miliar,” ujar Tommy.
Persoalan warisan kewajiban tersebut semakin kompleks karena Pemprov Bengkulu harus menghadapi kebijakan efisiensi anggaran. Tommy menyebut terjadi pengurangan anggaran hampir Rp400 miliar.
Di sisi lain, penerapan skema opsen pajak turut memberikan pengaruh terhadap kemampuan pendapatan daerah. Kondisi itu membuat ruang fiskal pemerintah provinsi menjadi lebih terbatas.
Meski demikian, Pemprov Bengkulu tetap berupaya memenuhi kewajiban secara bertahap. Salah satu yang telah dilakukan adalah pembayaran utang DBH tahun 2024.
Tommy mengungkapkan, sepanjang 2025 pemerintah provinsi telah membayarkan sekitar Rp57 miliar dari kewajiban tersebut.
“Walaupun ada efisiensi, anggaran Pemprov dipangkas hampir Rp400 miliar dan ada opsen pajak yang mengakibatkan PAD menurun, kita tetap mencicil utang DBH 2024. Sudah dibayar sekitar Rp57 miliar,” jelasnya.
Di tengah tekanan anggaran, pembangunan infrastruktur tetap menjadi salah satu fokus utama Pemprov Bengkulu. Pemerintah daerah mengarahkan belanja pembangunan kepada sektor yang dinilai memberikan dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
Untuk pembangunan jalan dan jembatan, Pemprov Bengkulu mengalokasikan anggaran sekitar Rp953 miliar pada tahun anggaran 2025 dan 2026.
Menurut Tommy, pembangunan infrastruktur tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, membuka konektivitas antardaerah serta mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
Selain infrastruktur, pemerintah juga menaruh perhatian pada sektor pelayanan kesehatan. Salah satunya melalui rencana dan realisasi pengadaan sekitar 130 unit ambulans yang diperuntukkan mendukung pelayanan masyarakat.
Pemprov Bengkulu juga melakukan pembenahan sejumlah fasilitas di Rumah Sakit M. Yunus (RSMY), termasuk ruang pelayanan poli dan ruang Fatmawati.
“Di era Helmi-Mian, anggaran lebih difokuskan untuk membantu rakyat. Ada pembangunan jalan dan jembatan, pengadaan ambulans, serta pembangunan fasilitas kesehatan,” kata Tommy.
Untuk memperkuat pembiayaan pembangunan infrastruktur, Pemprov Bengkulu juga mengusulkan pinjaman daerah senilai Rp750 miliar kepada Bank BJB.
Tommy menegaskan, rencana pembiayaan tersebut diarahkan secara khusus untuk pembangunan jalan dan jembatan. Dana pinjaman tidak direncanakan untuk membiayai kebutuhan lain di luar sektor tersebut.
“Pinjaman Rp750 miliar ini akan difokuskan untuk membangun jalan dan jembatan untuk menunjang perekonomian masyarakat, bukan untuk yang lain,” tegasnya.
Usulan pinjaman tersebut telah disampaikan kepada DPRD Provinsi Bengkulu. Selanjutnya, rencana itu akan melalui pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta ketentuan peraturan yang berlaku.
Pembahasan DPRD nantinya akan menjadi salah satu tahapan penting sebelum keputusan mengenai pinjaman daerah tersebut ditetapkan.
Pemerintah Provinsi Bengkulu menilai penguatan infrastruktur menjadi kebutuhan strategis, terutama untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan mendukung pergerakan ekonomi masyarakat.
Dengan kondisi fiskal yang masih menghadapi sejumlah tekanan, Pemprov Bengkulu kini dituntut menjaga keseimbangan antara penyelesaian kewajiban masa lalu, pengelolaan anggaran secara hati-hati, serta keberlanjutan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
