TEROPONGPUBLIK.CO,ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal (PPMDDT) Bengkulu. Sinergi tersebut dinilai penting untuk memperkuat program pemberdayaan masyarakat sekaligus mempercepat peningkatan kapasitas desa di wilayah Bengkulu.
Komitmen itu disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, ketika menerima audiensi Kepala Balai PPMDDT Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Aldi Nurkarim Adil, bersama jajaran di ruang kerja Sekda Provinsi Bengkulu, Rabu (7/10/2026).
Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk membicarakan berbagai kebutuhan dan agenda strategis Balai PPMDDT Bengkulu. Pemerintah provinsi menilai keberadaan balai memiliki posisi penting karena program yang dijalankan berkaitan langsung dengan pengembangan sumber daya manusia serta pemberdayaan masyarakat desa.
Dalam audiensi itu, Herwan Antoni didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Bengkulu, Ersan Syahfiri. Sejumlah agenda turut dibahas, termasuk upaya memperkuat dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Balai PPMDDT di Bengkulu.
Salah satu pembahasan utama berkaitan dengan usulan hibah yang diajukan Balai PPMDDT kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu. Dukungan tersebut diharapkan dapat menunjang pengembangan fasilitas maupun pelaksanaan berbagai program yang menjadi bagian dari tugas balai.
Herwan mengatakan, Pemprov Bengkulu tidak menutup peluang untuk memberikan dukungan. Namun, setiap bentuk hibah maupun pemanfaatan aset pemerintah daerah tetap harus melalui proses verifikasi dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
Karena itu, pemerintah provinsi akan berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait untuk melihat kemungkinan pemanfaatan aset daerah yang tersedia.
“Kita akan membahasnya bersama OPD teknis untuk melihat lahan atau bangunan yang memungkinkan dimanfaatkan bagi kebutuhan balai, tentunya tetap sesuai aturan yang berlaku,” kata Herwan.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah tidak hanya berkaitan dengan penyediaan fasilitas. Kolaborasi lintas lembaga juga diperlukan agar berbagai program pelatihan, pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
Balai PPMDDT dinilai memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemampuan masyarakat desa melalui berbagai kegiatan pengembangan kapasitas. Hal tersebut sejalan dengan kebutuhan daerah untuk mendorong desa agar semakin mandiri dalam mengelola potensi ekonomi, sumber daya manusia dan pembangunan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Balai ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, terutama masyarakat desa. Karena itu, sinergi pemerintah daerah dengan Balai PPMDDT perlu terus diperkuat untuk mendukung kemajuan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Herwan.
Selain persoalan hibah, audiensi juga membahas rencana pelaksanaan Hari Bakti Tenaga Pendamping Profesional (TPP) di lingkungan Balai PPMDDT Bengkulu. Agenda tersebut diharapkan menjadi salah satu momentum untuk memperkuat peran tenaga pendamping dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
Keberadaan tenaga pendamping profesional dinilai penting dalam membantu masyarakat dan pemerintah desa menjalankan berbagai program pembangunan. Pendamping juga berperan dalam mendorong tata kelola desa agar program yang disusun dapat memberikan dampak yang lebih nyata.
Pemprov Bengkulu berharap komunikasi dan koordinasi dengan Balai PPMDDT tidak berhenti pada audiensi. Kerja sama yang lebih konkret diharapkan dapat diwujudkan melalui program yang saling mendukung antara pemerintah daerah, balai, pemerintah desa dan masyarakat.
Dengan kolaborasi tersebut, berbagai potensi yang dimiliki desa di Bengkulu diharapkan dapat dikembangkan secara maksimal. Pada akhirnya, penguatan kapasitas masyarakat desa diharapkan mampu mendorong kemandirian ekonomi, mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan maupun daerah tertinggal.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
