TEROPONGPUBLIK.CO.ID >><< Ketua Komisi II DPRD Provinsi Bengkulu, Jonaidi, mengungkapkan bahwa beberapa fokus anggaran pembangunan infrastruktur daerah untuk tahun 2024 telah dialihkan demi pelaksanaan pemilu dan pilkada, Selasa (12/03).
"Beberapa rencana pembangunan infrastruktur daerah memang ditunda karena adanya pengalihan dana APBD ke pemilu dan pilkada," ungkap Jonaidi, di DPRD Provinsi Bengkulu.
Pemerintah Provinsi Bengkulu telah mengalokasikan dana sebesar Rp25 miliar dari APBD untuk pelaksanaan pemilu pada tahun 2023.
Meskipun pembiayaan utama pemilu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kontribusi dari pemerintah daerah melalui APBD menegaskan komitmen untuk mendukung proses demokrasi di Indonesia.
"Walaupun pemilu ini didanai oleh APBN, pemerintah daerah turut serta memberikan dukungan finansial dengan menyumbangkan dana dari APBD," terang Jonaidi.
Pemerintah Provinsi Bengkulu akan menyokong kegiatan seperti penyediaan dana honorarium KPPS, pantarlih, linmas, dan pembangunan TPS. Hal serupa juga akan berlaku pada proses pilkada yang dijadwalkan akan digelar pada November 2024.
Pewarta : Saprian
Editing : Adi Saputra
