Skip to main content

Rakornas TPID dan TP2DD 2026, Pemkot Bengkulu Perkuat Digitalisasi Ekonomi dan Pengendalian Inflasi

Jajaran Pemerintah Kota Bengkulu mengikuti Rakornas TPID dan TP2DD Tahun 2026 secara virtual melalui Zoom Meeting dari Ruang Monitoring Center Dinas Kominfo Kota Bengkulu, Kamis (24/9/2026). Agenda tersebut membahas pengendalian inflasi, percepatan digitalisasi transaksi daerah, serta penguatan ekonomi digital nasional

TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>  Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu terus mendorong penguatan tata kelola ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi digital serta koordinasi pengendalian inflasi. Komitmen tersebut kembali ditegaskan melalui partisipasi jajaran Pemkot Bengkulu dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tahun 2026.

Rakornas yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting tersebut diikuti Pemkot Bengkulu dari Ruang Monitoring Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Bengkulu, Kamis (24/9/2026).

Dalam kegiatan itu, Pemkot Bengkulu diwakili Staf Ahli Wali Kota Bengkulu Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dewi Dharma. Turut mengikuti agenda tersebut Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Bengkulu, Ardiansyah, bersama sejumlah pejabat dan undangan terkait.

Rakornas TPID dan TP2DD menjadi bagian dari rangkaian agenda nasional yang turut dikaitkan dengan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) serta Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2026.

Forum tersebut menjadi ruang koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian, terutama melalui pengendalian inflasi dan percepatan transformasi transaksi keuangan berbasis digital.

Salah satu agenda yang turut menjadi perhatian adalah pengumuman penghargaan bagi TPID berkinerja terbaik dan berprestasi Tahun 2026. Penghargaan tersebut menjadi bagian dari upaya mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas koordinasi serta efektivitas kebijakan dalam menjaga kestabilan harga di wilayah masing-masing.

Selain persoalan inflasi, pembahasan juga diarahkan pada perkembangan digitalisasi ekonomi dan keuangan daerah. Pemanfaatan transaksi non-tunai menjadi salah satu instrumen yang terus diperluas karena dapat mendukung proses pembayaran yang lebih praktis sekaligus memperkuat tata kelola penerimaan maupun pengeluaran pemerintah daerah.

Bagi Pemkot Bengkulu, digitalisasi tidak hanya berkaitan dengan penggunaan teknologi dalam transaksi. Lebih jauh, transformasi digital diharapkan dapat menjadi bagian dari pembenahan sistem pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah agar semakin terintegrasi.

Melalui penguatan TP2DD, pemerintah daerah didorong untuk memperluas penggunaan kanal pembayaran digital dalam berbagai aktivitas ekonomi dan pelayanan masyarakat. Langkah tersebut juga sejalan dengan perkembangan ekosistem ekonomi digital yang semakin membutuhkan sistem transaksi cepat, mudah dan terdokumentasi.

Di sisi lain, pengendalian inflasi tetap menjadi perhatian karena stabilitas harga berkaitan langsung dengan daya beli masyarakat. Koordinasi lintas sektor menjadi penting agar berbagai kebijakan daerah dapat merespons perubahan harga komoditas serta menjaga ketersediaan kebutuhan pokok.

Pemkot Bengkulu menilai koordinasi melalui forum nasional seperti Rakornas TPID dan TP2DD diperlukan untuk menyamakan langkah antara kebijakan pusat dan daerah. Informasi, strategi, serta perkembangan kebijakan yang dibahas dalam forum tersebut dapat menjadi bahan bagi pemerintah daerah dalam menyusun langkah lanjutan sesuai kondisi daerah.

Keikutsertaan Pemkot Bengkulu dalam Rakornas juga menunjukkan upaya pemerintah daerah untuk terus mengikuti perkembangan kebijakan nasional di bidang ekonomi dan digitalisasi. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung terciptanya pengelolaan ekonomi daerah yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Ke depan, penguatan koordinasi TPID dan TP2DD diharapkan dapat berjalan beriringan. Pengendalian inflasi diarahkan untuk menjaga stabilitas ekonomi masyarakat, sementara digitalisasi menjadi salah satu sarana untuk meningkatkan efisiensi transaksi serta memperkuat tata kelola pemerintahan.

Dengan demikian, Pemkot Bengkulu berupaya menempatkan transformasi digital dan stabilitas ekonomi sebagai bagian yang saling mendukung dalam pembangunan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi pemerintah, tetapi juga bagi masyarakat dan pelaku usaha di Kota Bengkulu.

Pewarta : Amg

Editing : Adi Saputra