TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Kabupaten Seluma terus memperkuat langkah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui keikutsertaan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Seluma, Deddy Ramdhani, SE., M.SE., M.A., dalam kegiatan Entry Meeting Sosialisasi Teknis Penilaian Maladministrasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2026 bersama Ombudsman Republik Indonesia.
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Pola Merah Putih Pemerintah Provinsi Bengkulu, Selasa (28/7/2026), menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memahami secara lebih mendalam proses evaluasi pelayanan publik yang akan dilakukan oleh Ombudsman RI.
Pertemuan tersebut dihadiri langsung oleh Gubernur Bengkulu H. Helmi Hasan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu. Selain itu, hadir pula perwakilan Ombudsman Republik Indonesia, para sekretaris daerah kabupaten/kota, inspektur daerah, kepala perangkat daerah, serta pejabat yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan publik di masing-masing wilayah.
Ombudsman Berikan Pemahaman Teknis Penilaian Pelayanan Publik
Entry Meeting ini menjadi bagian dari tahapan awal pelaksanaan penilaian pelayanan publik tahun 2026. Dalam kegiatan tersebut, pemerintah daerah mendapatkan penjelasan mengenai mekanisme, indikator penilaian, serta berbagai aspek yang menjadi perhatian Ombudsman dalam mengukur potensi maladministrasi.
Penilaian tersebut tidak hanya berfokus pada kepatuhan administrasi, tetapi juga melihat sejauh mana pemerintah mampu memberikan layanan yang mudah diakses, cepat, tepat, serta memberikan kepastian bagi masyarakat.
Melalui kegiatan sosialisasi ini, setiap perangkat daerah diharapkan dapat memahami pentingnya penerapan standar pelayanan publik secara konsisten. Hal tersebut menjadi upaya preventif agar berbagai bentuk maladministrasi dapat diminimalisir sejak awal.
Seluma Dorong Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik
Pemerintah Kabupaten Seluma memandang evaluasi Ombudsman sebagai bagian penting dalam proses pembenahan birokrasi. Penilaian tersebut bukan hanya sebagai bentuk pengawasan eksternal, tetapi juga menjadi instrumen evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Sekda Seluma Deddy Ramdhani menegaskan bahwa peningkatan pelayanan publik harus menjadi perhatian bersama seluruh jajaran pemerintahan. Setiap organisasi perangkat daerah (OPD) dituntut untuk terus melakukan inovasi dan memastikan pelayanan berjalan sesuai aturan serta kebutuhan masyarakat.
Dengan adanya evaluasi dari Ombudsman RI, Pemerintah Kabupaten Seluma berharap seluruh perangkat daerah semakin meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas pelayanan. Transparansi, akuntabilitas, dan integritas menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Wujudkan Pelayanan Publik Bebas Maladministrasi
Maladministrasi dalam pelayanan publik dapat terjadi apabila terdapat penyimpangan prosedur, keterlambatan layanan, penyalahgunaan kewenangan, maupun bentuk pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya melakukan pencegahan melalui penguatan sistem dan peningkatan kapasitas aparatur.
Kabupaten Seluma berkomitmen mendukung agenda reformasi birokrasi dengan menghadirkan pelayanan publik yang lebih efektif dan responsif. Seluruh perangkat daerah didorong untuk menjadikan kepuasan masyarakat sebagai indikator utama dalam keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.
Keterlibatan dalam Entry Meeting bersama Ombudsman RI ini menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Seluma siap mengikuti proses evaluasi sekaligus melakukan perbaikan berkelanjutan.
Melalui sinergi antara pemerintah daerah, Ombudsman, dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan pelayanan publik di Kabupaten Seluma semakin maju, profesional, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.
Pewarta : Hassan
Editing : Adi Saputra
