TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Tomsi Tohir, menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan sekadar agenda rutin, melainkan tanggung jawab utama seluruh kepala daerah. Ia meminta gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia untuk lebih sigap membaca dinamika harga dan memastikan langkah intervensi berjalan tepat sasaran.
Penegasan itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang digelar secara virtual dan diikuti pemerintah daerah se-Indonesia, Senin (23/2/2026). Dalam arahannya, ia mengingatkan bahwa stabilitas harga menjadi fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi sekaligus perlindungan daya beli masyarakat.
Menurutnya, gejolak harga bahan pokok kerap dipicu oleh persoalan klasik seperti distribusi yang tersendat, pasokan yang terbatas, hingga faktor cuaca. Karena itu, ia mendorong pemerintah daerah untuk tidak menunggu lonjakan harga terjadi, melainkan melakukan langkah antisipatif melalui pemantauan rutin di lapangan
“Pengendalian inflasi harus dilakukan secara terukur dan konsisten. Kepala daerah perlu turun langsung mengecek harga di pasar, memastikan distribusi lancar, serta memperkuat koordinasi lintas sektor,” tegasnya.
Tomsi juga menekankan pentingnya optimalisasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) di setiap wilayah. Keberadaan TPID, kata dia, harus benar-benar berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga stabilitas harga. Data yang akurat dan respons cepat terhadap potensi kenaikan harga menjadi kunci agar inflasi tetap terkendali.
Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, badan statistik, hingga pelaku usaha sangat diperlukan. Dengan kolaborasi yang solid, potensi penimbunan barang atau permainan harga dapat dicegah sejak dini.
Sementara itu, Pemerintah Kota Bengkulu turut ambil bagian dalam rapat koordinasi tersebut. Pemkot diwakili Staf Ahli Wali Kota Bengkulu, Dewi Dharma, yang mengikuti jalannya pertemuan secara daring bersama jajaran terkait. Hadir pula perwakilan dari Kejaksaan Negeri Bengkulu, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bengkulu, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot Bengkulu.
Keikutsertaan lintas instansi ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah. Pemerintah Kota Bengkulu menilai, arahan dari pemerintah pusat menjadi pedoman penting dalam menyusun strategi pengendalian inflasi di tingkat lokal.
Dalam beberapa waktu terakhir, Pemkot Bengkulu terus melakukan pemantauan harga kebutuhan pokok di pasar tradisional maupun pusat perbelanjaan. Langkah ini dilakukan guna memastikan ketersediaan barang tetap aman dan harga tidak melambung tinggi, terutama menjelang momentum hari besar keagamaan yang biasanya diiringi peningkatan permintaan.
Selain pemantauan, Pemkot juga mengintensifkan komunikasi dengan distributor dan pelaku usaha guna menjaga kelancaran distribusi. Jika ditemukan indikasi kenaikan harga yang tidak wajar, pemerintah akan segera melakukan langkah korektif sesuai kewenangan yang dimiliki.
Perwakilan BPS Kota Bengkulu dalam rapat tersebut turut memberikan gambaran mengenai tren inflasi daerah berdasarkan data terbaru. Informasi statistik ini menjadi dasar penting dalam merumuskan kebijakan, sehingga intervensi yang dilakukan tidak bersifat spekulatif, melainkan berbasis data.
Di sisi lain, keterlibatan aparat penegak hukum dalam forum tersebut diharapkan mampu memperkuat pengawasan terhadap potensi pelanggaran di lapangan. Pemerintah tidak ingin ada praktik yang merugikan masyarakat, seperti penimbunan atau manipulasi distribusi bahan pokok.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah pusat kembali mengingatkan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya soal angka, tetapi menyangkut kesejahteraan masyarakat secara luas. Ketika harga kebutuhan pokok stabil, daya beli terjaga dan aktivitas ekonomi dapat berjalan lebih sehat.
Pemerintah Kota Bengkulu menyatakan siap menindaklanjuti setiap arahan yang disampaikan dalam forum tersebut. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan inflasi di masing-masing wilayah, termasuk Kota Bengkulu, dapat terus ditekan dan dikendalikan secara berkelanjutan.
Pewarta:Amg
Editing: Adi Saputra
