TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Upaya percepatan penurunan angka stunting di Kota Bengkulu terus diperkuat melalui langkah strategis yang terencana dan berkelanjutan. Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di bawah koordinasi Wakil Wali Kota Ronny P.L. Tobing kini memfokuskan kerja nyata berbasis data dan kolaborasi lintas sektor untuk memastikan intervensi berjalan tepat sasaran.
Melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, pemerintah daerah telah merancang peta jalan penanganan stunting sejak 2025 hingga 2026. Strategi tersebut tidak hanya berorientasi pada penurunan angka prevalensi, tetapi juga membangun sistem pencegahan yang lebih kuat di tingkat masyarakat.
Kepala Bidang Pengendalian Penduduk (Dalduk), Yeni Fetrianingsih, menjelaskan bahwa tahun 2025 menjadi fondasi awal dalam memperkuat basis data serta koordinasi di lapangan. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan setiap program intervensi benar-benar menyasar keluarga yang membutuhkan.
Menurutnya, langkah awal dilakukan melalui pendataan keluarga berisiko stunting secara menyeluruh. Selain itu, pemerintah juga menggelar forum rembuk stunting tingkat kota guna menyatukan persepsi seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan ini diperkuat dengan pelaksanaan minilokakarya di tingkat kecamatan, sehingga koordinasi antar lini menjadi lebih efektif.
“Penguatan data menjadi prioritas utama, karena tanpa data yang akurat, intervensi yang dilakukan berpotensi tidak tepat sasaran,” ujar Yeni dalam keterangannya.
Tak hanya berhenti pada aspek perencanaan, TPPS juga mendorong berbagai program nyata di lapangan. Salah satunya melalui gerakan orang tua asuh yang bertujuan memberikan dukungan langsung kepada anak-anak yang terindikasi stunting. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan organisasi masyarakat, guna memperluas jangkauan bantuan.
Selain itu, proses verifikasi dan validasi data anak stunting juga terus dilakukan secara berkala. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa data yang digunakan selalu mutakhir dan sesuai dengan kondisi riil di lapangan. Dengan demikian, kebijakan yang diambil dapat lebih terukur dan efektif.
Memasuki tahun 2026, TPPS Kota Bengkulu berencana meningkatkan intensitas pengawasan melalui rapat koordinasi rutin bersama para camat. Mekanisme ini diharapkan mampu memperkuat kontrol terhadap pelaksanaan program sekaligus memastikan distribusi bantuan berjalan optimal.
Penguatan koordinasi lintas wilayah ini juga menjadi bagian dari strategi untuk mempercepat respons terhadap berbagai kendala di lapangan. Dengan komunikasi yang lebih intensif, setiap permasalahan dapat segera ditangani tanpa menunggu waktu lama.
Salah satu inovasi yang akan dikembangkan pada tahun 2026 adalah perluasan program intervensi gizi terpadu berbasis kelurahan. Program ini dirancang sebagai model percontohan yang mengintegrasikan berbagai aspek penanganan stunting, mulai dari pemenuhan gizi hingga edukasi keluarga.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah berharap dapat menciptakan sistem penanganan stunting yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Tidak hanya fokus pada penanganan kasus, tetapi juga pencegahan sejak dini melalui peningkatan kesadaran masyarakat.
Yeni menegaskan bahwa seluruh langkah yang diambil merupakan bagian dari komitmen jangka panjang pemerintah daerah dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Ia juga menekankan pentingnya peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam mendukung program ini.
“Penurunan stunting bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi semua pihak agar hasilnya maksimal,” tutupnya.
Dengan strategi yang semakin terarah dan dukungan berbagai pihak, TPPS Kota Bengkulu optimistis mampu menekan angka stunting secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan, sekaligus memastikan masa depan generasi muda yang lebih sehat dan produktif
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
