PROVINSI BENGKULU.TEROPONGPUBLIK.CO.ID>><< Komisi IV dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD)Provinsi Bengkulu akan menemui kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi kemenparb dan Kemendikbud untuk berkoordinasi terkait anggaran pengangkatan guru honorer menjadi pppk di Bengkulu
Dalam waktu dekat ini perwakilan Pemprov dan perwakilan guru honorer akan berkoordinasi dengan kemenpan RB kemenkeu dan kemendikbud ristek dan Dikti terkait pengangkatan PPPK guru di Provinsi Bengkulu, kata ketua komisi IV Edward samsi di Kota Bengkulu Selasa 11/10/2022.
Hal tersebut dilakukan sebab saat ini anggaran pemerintah Provinsi Bengkulu sedang belanja pegawai telah mevapai 40% dana anggaran pendapatan belanja daerah APBD dengan total 2,9 triliun dan rp1 triliun dipergunakan untuk gaji honorer dan tunjangan pegawai .
Padahal berdasarkan data dan badan pengelolaan keuangan aset daerah bpkd bahwa dana alokasi umum ada angka untuk pengajian sebesar 19,3 miliar.
Wakil ketua komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu safety Yuslina menjelaskan bahwa alokasi DAU dari pemerintahan pusat untuk Provinsi Bengkulu pada 2022 akan terjadi peningkatan dana untuk 2023 yang mencapai 8,8 miliar dari tahun sebelumnya.
Oleh karena itu berharap agar Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi Bengkulu untuk segera mengajukan usulan tambahan kepada badan kepegawaian daerah BPKA,D agar dapat diusulkan segera alokasi anggaran ke BPKAD
Selain itu setiap harinya terdapat guru yang pensiun sehingga ada 524 tenaga honorer yang lulus passing grade dapat menggantikan posisi guru-guru yang pensiun tersebut tanpa menambah alokasi belanja pegawai yang telah mencapai 42,75% dari APBD Provinsi Bengkulu
Dari keterangan BKD lanjut setting pemerintahan yang menunda pengangkatan karena pemprot Bengkulu menerima surat teguran dari kementerian dalam Negeri untuk alokasi belanja pegawai yang telah melebihi batas minimal 30%.(ADV)(AMG)
