Skip to main content

TP2DD Bengkulu Diperkuat, BI dan Pemprov Dorong Tata Kelola Digital

TP2DD Bengkulu Diperkuat, BI dan Pemprov Dorong Tata Kelola Digital

TEROPONGPUBLIK.CO.ID  <<<>>>  Upaya mempercepat transformasi digital di lingkungan pemerintahan terus didorong Pemerintah Provinsi Bengkulu. Hal ini ditegaskan Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Bengkulu, yang berlangsung di Hotel Mercure Bengkulu, Selasa (10/2/2026).

Dalam forum strategis tersebut, Mian menekankan pentingnya peningkatan literasi digital di kalangan kepala daerah serta seluruh perangkat organisasi pemerintahan. Menurutnya, penguasaan dan pemanfaatan teknologi digital bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Mian mengungkapkan bahwa digitalisasi memiliki peran krusial dalam mendukung prinsip good governance, terutama dalam pengelolaan keuangan daerah. Dengan sistem digital yang terintegrasi, proses perencanaan hingga realisasi anggaran dapat dipantau secara lebih terbuka dan efisien, sehingga meminimalkan potensi penyimpangan.

“Atas arahan Gubernur Bengkulu, saya mengajak seluruh bupati dan wali kota untuk memiliki pemahaman yang utuh terkait digitalisasi, tidak hanya sebagai konsep, tetapi juga dalam implementasi nyata di daerah masing-masing. Digitalisasi harus mampu menjawab persoalan efektivitas kerja dan transparansi penggunaan anggaran,” tegas Mian di hadapan peserta rapat.

Ia juga menambahkan bahwa dirinya mendapat mandat khusus dari Gubernur Bengkulu untuk memastikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat provinsi benar-benar menjalankan program digitalisasi secara konsisten. Dengan pengawasan yang ketat, diharapkan digitalisasi tidak hanya menjadi jargon, tetapi memberi dampak nyata terhadap peningkatan kinerja pemerintahan.

Ke depan, Tim TP2DD Provinsi Bengkulu akan diarahkan untuk lebih fokus pada percepatan transformasi layanan publik berbasis digital. Salah satu sektor yang menjadi perhatian utama adalah sistem pembayaran non-tunai, baik dalam transaksi pemerintahan maupun aktivitas ekonomi masyarakat.

Mian menyebutkan bahwa pada tahun 2026, Pemprov Bengkulu menargetkan optimalisasi berbagai layanan yang memungkinkan untuk diubah ke sistem digital. Tidak hanya di lingkungan pemerintahan, digitalisasi juga akan diperluas ke sektor ekonomi kerakyatan, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

“Digitalisasi UMKM menjadi bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi daerah. Saat ini terdapat potensi pembiayaan hingga Rp14 triliun melalui perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM. Namun tentu harus didukung dengan sistem yang tertib, prosedural, serta penggunaan metode pembayaran digital seperti QRIS,” jelasnya.

Dengan pemanfaatan teknologi pembayaran digital, Mian meyakini UMKM Bengkulu akan lebih mudah mengakses pembiayaan, memperluas pasar, serta meningkatkan daya saing di tengah ekonomi digital yang terus berkembang.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bengkulu, Wahyu Yuwana, menegaskan bahwa pelaksanaan High Level Meeting TP2DD merupakan wujud nyata sinergi antara Bank Indonesia dan pemerintah daerah dalam mendorong percepatan digitalisasi.

Menurut Wahyu, digitalisasi merupakan fondasi penting dalam membangun pemerintahan yang bersih dan efektif. Oleh karena itu, komitmen bersama antara pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten dan kota menjadi kunci keberhasilan transformasi digital di Bengkulu.

“Forum ini menjadi momentum untuk menyatukan visi dan langkah seluruh pemerintah daerah. Digitalisasi bukan lagi sekadar inovasi, tetapi kebutuhan utama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan,” ujar Wahyu.

Ia berharap, melalui penguatan peran TP2DD, seluruh program digitalisasi di Bengkulu dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi antarwilayah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Dengan adanya High Level Meeting ini, Pemerintah Provinsi Bengkulu optimistis percepatan digitalisasi daerah dapat terus meningkat dan menjadi motor penggerak utama dalam reformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.

Pewarta : Amg

Editing : Adi Saputra