TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Upaya percepatan penanganan sampah di Kota Bengkulu kembali menjadi sorotan. Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi, secara langsung menyampaikan aspirasi kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy, terkait kebutuhan intervensi pemerintah pusat dalam pengelolaan sampah berbasis teknologi.
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Bengkulu untuk mendorong masuknya program strategis nasional, khususnya pengolahan sampah menjadi energi listrik atau Waste to Energy. Program ini dinilai sebagai solusi jangka panjang yang tidak hanya mengatasi persoalan lingkungan, tetapi juga memberikan nilai tambah berupa energi alternatif bagi masyarakat.
Dalam penyampaiannya, Dedy menegaskan bahwa hingga saat ini distribusi program Waste to Energy belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa dari total 38 provinsi, masih terdapat beberapa daerah yang belum tersentuh program tersebut, termasuk Provinsi Bengkulu.
“Program ini sudah berjalan di sebagian besar provinsi, namun Bengkulu belum mendapatkan kesempatan. Kami berharap ada perhatian khusus agar daerah kami juga bisa merasakan manfaatnya sebagai bentuk pemerataan pembangunan,” ujar Dedy.
Menurutnya, Kota Bengkulu menjadi salah satu penyumbang volume sampah terbesar di tingkat provinsi. Kondisi ini menuntut adanya solusi yang lebih modern dan berkelanjutan, mengingat metode konvensional dinilai sudah tidak lagi efektif dalam menangani peningkatan produksi sampah setiap tahunnya.
Dedy menjelaskan bahwa implementasi teknologi Waste to Energy membutuhkan biaya investasi yang sangat besar. Oleh karena itu, ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dinilai tidak cukup untuk merealisasikan proyek tersebut secara mandiri.
“Kami menyadari keterbatasan fiskal daerah. Jika hanya mengandalkan APBD, tentu tidak akan mampu membiayai pembangunan infrastruktur berteknologi tinggi seperti ini. Maka dari itu, dukungan dari pemerintah pusat menjadi sangat krusial,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai kehadiran program Waste to Energy tidak hanya menyelesaikan persoalan sampah, tetapi juga mampu membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan ketahanan energi daerah. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah yang selama ini menjadi masalah dapat diubah menjadi sumber daya yang bermanfaat.
Selain isu pengelolaan sampah, Dedy juga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memaparkan sejumlah proyek strategis lain yang tengah direncanakan Pemerintah Kota Bengkulu. Ia berharap proyek-proyek tersebut dapat memperoleh dukungan pendanaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) guna mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah.
Beberapa sektor yang menjadi prioritas antara lain peningkatan infrastruktur dasar, penguatan sektor lingkungan hidup, serta pengembangan kawasan perkotaan yang berkelanjutan. Menurut Dedy, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci utama dalam mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan.
Sementara itu, pihak Bappenas menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Usulan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan program nasional ke depan, terutama dalam upaya memperluas cakupan program berbasis energi terbarukan.
Dengan adanya komunikasi langsung antara pemerintah daerah dan pusat, diharapkan berbagai kendala pembangunan dapat segera diatasi. Pemerintah Kota Bengkulu pun optimistis bahwa dukungan pusat akan membuka jalan bagi realisasi program strategis, termasuk Waste to Energy, yang selama ini menjadi harapan besar masyarakat.
Langkah ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kota Bengkulu dalam menghadapi persoalan sampah secara komprehensif, sekaligus mendorong transformasi menuju kota yang lebih bersih, modern, dan berkelanjutan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
