TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Stabilitas harga kebutuhan pokok menjadi salah satu perhatian Pemerintah Kota Bengkulu memasuki pekan kedua September 2026. Upaya menjaga daya beli masyarakat tersebut kembali diperkuat melalui rapat koordinasi lintas sektor yang membahas sejumlah agenda strategis, mulai dari pengendalian inflasi hingga pemberdayaan masyarakat.
Wakil Wali Kota Bengkulu Ronny PL Tobing mengikuti rapat koordinasi tersebut secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (14/9/2026). Kegiatan berlangsung dari Ruang Monitoring Center Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bengkulu.
Rapat koordinasi ini tidak hanya membahas perkembangan inflasi daerah, tetapi juga mencakup agenda verifikasi dan validasi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih serta penandatanganan Surat Keputusan Bersama terkait Ruang Bersama Indonesia (RBI) untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Kehadiran pemerintah daerah dalam forum tersebut menjadi bagian dari penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan berbagai program strategis berjalan sesuai sasaran.
Dalam konteks pengendalian inflasi, Pemerintah Kota Bengkulu terus mendorong pemantauan terhadap kondisi pasar. Perkembangan harga komoditas kebutuhan pokok perlu diketahui secara berkala agar pemerintah dapat merespons lebih cepat apabila ditemukan kenaikan harga maupun gangguan pasokan.
Pemantauan juga menjadi penting untuk memastikan ketersediaan bahan pangan tetap aman di tengah perubahan kondisi ekonomi. Pemerintah daerah dapat menggunakan hasil pemantauan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan maupun langkah intervensi yang diperlukan.
Wawali Ronny PL Tobing bersama jajaran terkait mengikuti perkembangan pembahasan tersebut sebagai bagian dari komitmen Pemkot Bengkulu menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
Selain persoalan inflasi, agenda verifikasi dan validasi Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih juga menjadi perhatian dalam rapat tersebut. Program koperasi di tingkat desa dan kelurahan diharapkan mampu memperkuat aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus membuka ruang bagi pengembangan usaha berbasis potensi lokal.
Verifikasi dan validasi diperlukan agar keberadaan koperasi serta data pendukungnya dapat dipastikan sesuai kondisi di lapangan. Dengan data yang akurat, pelaksanaan program dapat lebih terarah dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, agenda Ruang Bersama Indonesia berkaitan dengan upaya memperkuat pemberdayaan perempuan sekaligus perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kolaborasi lintas sektor dinilai penting karena persoalan pemberdayaan dan perlindungan kelompok rentan tidak dapat ditangani oleh satu instansi saja.
Pemerintah Kota Bengkulu menilai sinergi antarinstansi menjadi kunci agar program pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memberikan ruang yang lebih besar bagi masyarakat untuk memperoleh perlindungan dan kesempatan berkembang.
Memasuki minggu kedua September 2026, Pemkot Bengkulu berkomitmen menjaga pengendalian inflasi melalui pemantauan harga dan pasokan kebutuhan pokok secara berkelanjutan.
Langkah tersebut diharapkan dapat mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus menjaga aktivitas perekonomian daerah tetap berjalan stabil.
Pemerintah daerah juga akan terus memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah agar setiap potensi persoalan ekonomi dapat diantisipasi lebih dini. Dengan kolaborasi yang konsisten, stabilitas harga dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat diharapkan tetap terjaga.
Rapat koordinasi ini menjadi salah satu bentuk keseriusan Pemkot Bengkulu dalam memastikan kebijakan pemerintah berjalan secara terintegrasi, baik dalam bidang ekonomi, koperasi maupun pemberdayaan dan perlindungan masyarakat.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
