TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menegaskan pentingnya percepatan normalisasi alur Pelabuhan Pulau Baai Bengkulu. Hal ini disampaikan usai dirinya meninjau langsung kondisi pelabuhan dan memimpin rapat evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Penanganan Pulau Enggano dan Normalisasi Alur Pulau Baai. Rapat berlangsung di Balai Raya Semarak Bengkulu, Selasa (16/9).
Dalam pertemuan tersebut, AHY didampingi Gubernur Bengkulu Helmi Hasan, serta mendengarkan paparan dari berbagai instansi terkait. Ia juga berdialog secara daring dengan masyarakat Pulau Enggano guna menampung aspirasi langsung dari warga.
Menurut AHY, persoalan pendangkalan alur di Pelabuhan Pulau Baai merupakan isu krusial yang harus segera ditangani. Pendangkalan tersebut tidak hanya menghambat aktivitas pelayaran, tetapi juga berdampak pada keterlambatan distribusi bahan bakar minyak (BBM) dan menekan roda perekonomian di Bengkulu.
“Gangguan distribusi logistik akibat pendangkalan alur ini harus segera diatasi. Kalau tidak, masyarakat dan dunia usaha yang akan menanggung beban terbesarnya,” ujar AHY.
Dalam rapat, AHY memaparkan bahwa pemerintah mengambil dua pendekatan untuk mengatasi masalah ini, yakni preventif dan preservasi. Dari sisi preventif, perlu dilakukan pemantauan serta evaluasi pascapengerukan secara rutin setiap semester agar kedalaman alur tetap terjaga. Sementara dari sisi preservasi, operator pelabuhan diwajibkan menjalin kerja sama yang jelas dengan perusahaan pengerukan agar aktivitas perawatan alur berlangsung berkelanjutan.
“Pelindo harus memastikan pengerukan tahap kedua selesai pada minggu keempat November 2025. Ini target yang tidak bisa ditawar,” tegas AHY.
Selain pengerukan, Pelindo juga diberi tugas tambahan melakukan normalisasi *sand trap* serta penanganan abrasi pantai dengan tenggat 31 Juli 2026. Untuk kelancaran pekerjaan itu, AHY meminta percepatan penyelesaian dokumen perizinan yang melibatkan koordinasi lintas kementerian, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, hingga pemerintah daerah.
“Kementerian Perhubungan harus memastikan Pelindo menjaga kedalaman alur pelayaran sesuai linimasa yang sudah disepakati. Selain itu, Kemenhub juga perlu menuntaskan adendum perjanjian konsesi, menerbitkan izin PKK tahap III, dan menjamin keberlanjutan rute perintis penerbangan maupun pelayaran,” imbuhnya.
AHY turut menugaskan Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara untuk melakukan pengawasan di Pelabuhan Pulau Baai maupun Pulau Enggano sesuai amanat Inpres 12/2025. Tim Satgas daerah juga diminta memetakan kebutuhan bantuan masyarakat, menyalurkannya bersama pemerintah pusat, serta menyampaikan laporan mengenai distribusi bantuan yang telah maupun belum terpenuhi.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan menegaskan bahwa permasalahan utama masyarakat Enggano bukanlah kekurangan pangan, melainkan kesulitan mendistribusikan hasil bumi akibat terbatasnya akses transportasi.
“Alur Pelabuhan Pulau Baai yang dangkal membuat kapal sulit beroperasi. Padahal masyarakat Enggano punya hasil bumi melimpah. Karena distribusi tersendat, hasil panen membusuk, pasokan BBM terhambat, dan kerugian ekonomi mencapai Rp500 juta per hari,” ungkap Helmi.
Ia menambahkan, Pulau Enggano menyimpan potensi besar seperti kelapa dan pisang dengan kualitas terbaik dunia. Potensi itu, menurutnya, akan terbuang sia-sia bila tidak ditunjang infrastruktur yang memadai.
Helmi juga menyampaikan beberapa usulan tambahan kepada pemerintah pusat, antara lain peningkatan fasilitas Bandara Fatmawati Soekarno, percepatan pembangunan jalan tol Bengkulu–Sumatera Selatan, serta perbaikan jalan nasional menuju Pelabuhan Pulau Baai sepanjang 12 kilometer yang kondisinya saat ini sangat memprihatinkan.
“Jalan tersebut setiap hari dilalui truk besar. Banyak lubang berbahaya sehingga warga, terutama ibu-ibu, harus bertaruh nyawa saat melintas. Kami berharap kunjungan Menko ini membawa oleh-oleh nyata berupa solusi infrastruktur bagi Bengkulu,” pungkasnya.
Rapat evaluasi ini menjadi momentum penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk bersinergi. Penanganan pendangkalan alur Pelabuhan Pulau Baai diharapkan dapat segera memberikan dampak nyata, tidak hanya untuk kelancaran logistik, tetapi juga bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Bengkulu dan Pulau Enggano.
Dengan adanya Inpres 12/2025, seluruh pihak diingatkan agar bekerja sesuai timeline dan target yang ditetapkan, sehingga masalah klasik pelayaran dan distribusi di wilayah barat Sumatera ini dapat dituntaskan secara bertahap namun pasti.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
