TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Kota Bengkulu terus memperkuat kualitas perencanaan pembangunan dengan aktif mengikuti berbagai forum nasional yang mempertemukan para perencana pembangunan dari seluruh Indonesia. Salah satunya melalui keikutsertaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bengkulu dalam Forum BAKTI (Bappeda Kota Seluruh Indonesia) yang menjadi bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Tahun 2026.
Forum yang berlangsung di Hotel JW Marriott Medan, Selasa (30/6/2026), menjadi wadah strategis bagi para kepala Bappeda dan pejabat perencana daerah untuk bertukar gagasan, memperkuat koordinasi, sekaligus menyamakan persepsi mengenai arah kebijakan pembangunan nasional yang akan diterapkan di daerah.
Pada kesempatan tersebut, Bappeda Kota Bengkulu diwakili Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (P2EPD), Laura Titut Tejawahyuni. Kehadirannya menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Bengkulu dalam mengikuti perkembangan kebijakan nasional yang berkaitan langsung dengan penyusunan program pembangunan daerah.
Forum BAKTI tahun ini mengangkat tema "Kepala Bappeda Bicara: Hubungan Keuangan Pusat-Daerah dalam Momentum Revisi Undang-Undang Pemerintahan Daerah." Tema tersebut dinilai sangat relevan mengingat pemerintah pusat tengah melakukan penyesuaian terhadap sejumlah regulasi yang akan berdampak pada tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah.
Selama forum berlangsung, peserta mendapatkan pemaparan mengenai implementasi kebijakan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Pembahasan difokuskan pada bagaimana pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pengelolaan fiskal, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memperkuat kemandirian daerah dalam mendukung percepatan pembangunan.
Selain itu, forum juga menjadi ruang diskusi mengenai berbagai tantangan yang selama ini dihadapi pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan fiskal, termasuk penyesuaian terhadap regulasi baru yang tengah disiapkan pemerintah pusat.
Tidak hanya membahas aspek keuangan, Forum BAKTI juga menyoroti pentingnya sinkronisasi pembagian 32 urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Para peserta menilai pembagian kewenangan yang lebih jelas akan memperkuat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus menghindari tumpang tindih tugas yang selama ini masih ditemukan di sejumlah sektor.
Melalui pembahasan tersebut, pemerintah daerah diharapkan memiliki pemahaman yang lebih komprehensif mengenai arah perubahan regulasi sehingga mampu menyesuaikan dokumen perencanaan pembangunan dengan kebijakan nasional tanpa mengesampingkan kebutuhan dan karakteristik daerah masing-masing.
Forum ini juga menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antarpemerintah kota dalam menyusun strategi pembangunan yang responsif terhadap tantangan ekonomi, sosial, hingga perubahan kebijakan di tingkat nasional.
Bagi Pemerintah Kota Bengkulu, hasil diskusi dan rekomendasi yang diperoleh dari Forum BAKTI akan menjadi referensi penting dalam penyusunan dokumen perencanaan, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Dengan perencanaan yang semakin terintegrasi, pembangunan di Kota Bengkulu diharapkan mampu berjalan lebih efektif, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Keikutsertaan Bappeda Kota Bengkulu dalam forum nasional tersebut juga mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kapasitas aparatur perencana melalui pertukaran pengalaman dan praktik terbaik bersama daerah lain di Indonesia.
Selain memperoleh wawasan baru mengenai kebijakan pembangunan, forum ini membuka peluang lahirnya berbagai bentuk kolaborasi antardaerah dalam mempercepat pelaksanaan program strategis yang selaras dengan agenda pembangunan nasional.
Forum BAKTI sendiri menjadi salah satu agenda penting dalam Rakernas XVIII APEKSI 2026 yang diselenggarakan di Kota Medan. Melalui forum ini, pemerintah kota dari seluruh Indonesia tidak hanya berbagi pengalaman mengenai perencanaan pembangunan, tetapi juga merumuskan berbagai rekomendasi strategis sebagai masukan bagi pemerintah pusat dalam penyempurnaan kebijakan otonomi daerah.
Dengan adanya sinergi yang semakin kuat antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pembangunan di setiap wilayah dapat berlangsung lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sehingga mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Bengkulu.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
