Skip to main content

Dana Kelurahan Kota Bengkulu Didorong Fokus pada Kebutuhan Warga

Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi saat memberikan arahan terkait pemanfaatan Dana Kelurahan agar disesuaikan dengan kebutuhan prioritas masyarakat.

TEROPONGPUBLIK.CO.ID. – Pemerintah Kota Bengkulu mendorong agar Dana Kelurahan tidak sekadar terserap dalam program rutin, tetapi benar-benar digunakan untuk menjawab persoalan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Setiap kelurahan diberikan ruang untuk menentukan prioritas pembangunan sesuai kondisi dan kebutuhan wilayah masing-masing.

Wali Kota Bengkulu Dedy Wahyudi mengatakan, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke lingkungan permukiman. Menurutnya, kelurahan merupakan pemerintahan yang berada paling dekat dengan masyarakat sehingga lebih memahami persoalan yang membutuhkan penanganan segera.

Karena itu, pengelolaan Dana Kelurahan diarahkan agar tidak dilakukan dengan pola yang seragam. Setiap wilayah memiliki karakteristik dan persoalan berbeda sehingga penggunaan anggaran harus disesuaikan dengan skala kebutuhan yang benar-benar dirasakan warga.

“Terkait dengan Dana Kelurahan, kami menyerahkan kepada pihak kelurahan untuk dimanfaatkan sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat,” ujar Dedy saat memberikan arahan, Senin (14/9/2026).

Dedy mengingatkan aparatur kelurahan agar tidak terpaku pada satu jenis kegiatan dalam menyusun program. Selama sesuai ketentuan dan menjadi kebutuhan prioritas masyarakat, anggaran dapat diarahkan untuk berbagai kegiatan yang memberikan manfaat langsung.

Salah satu sektor yang dapat menjadi perhatian adalah infrastruktur lingkungan. Persoalan drainase, misalnya, dapat menjadi prioritas ketika terdapat saluran air permukiman yang rusak atau tersumbat. Penanganan saluran dengan cakupan pekerjaan yang tidak terlalu besar dinilai dapat membantu mengurangi risiko genangan ketika hujan turun.

Selain drainase, perbaikan akses jalan lingkungan juga dapat menjadi bagian dari program yang disesuaikan dengan kebutuhan setempat. Jalan setapak yang rusak, akses permukiman yang membutuhkan perbaikan, pengaspalan maupun pemasangan paving block dapat dipertimbangkan untuk mendukung kelancaran aktivitas warga.

Menurut Dedy, pembangunan berskala lingkungan tidak selalu harus menunggu program dengan cakupan besar. Sejumlah persoalan sederhana yang mengganggu aktivitas masyarakat dapat ditangani melalui perencanaan yang tepat di tingkat kelurahan.

“Yang paling penting, lihat kebutuhan masyarakat. Jangan sampai anggaran digunakan untuk kegiatan yang tidak menjadi prioritas warga,” tegasnya.

Persoalan kebersihan juga menjadi salah satu bidang yang dapat diperhatikan. Kelurahan dapat melihat kebutuhan sarana kebersihan lingkungan, termasuk penyediaan tempat sampah dan fasilitas pendukung pengelolaan sampah sesuai kebutuhan masyarakat.

Namun, Dedy menekankan bahwa proses menentukan program tidak boleh hanya dilakukan oleh aparatur pemerintahan kelurahan. Aspirasi masyarakat harus menjadi bagian penting dalam menentukan kegiatan yang akan dibiayai melalui Dana Kelurahan.

Untuk itu, unsur masyarakat seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), tokoh masyarakat dan warga setempat diharapkan terlibat dalam pembahasan mengenai kebutuhan prioritas. Pelibatan tersebut diperlukan agar program yang disusun memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemerintah Kota Bengkulu berharap mekanisme tersebut dapat membuat penggunaan Dana Kelurahan semakin transparan dan tepat sasaran. Dengan perencanaan berbasis kebutuhan masyarakat, anggaran diharapkan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi menghasilkan pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga.

Dedy juga mengingatkan pentingnya koordinasi antara aparatur kelurahan dan masyarakat selama pelaksanaan program. Pengawasan bersama dinilai dapat membantu memastikan kegiatan berjalan sesuai rencana serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Pemkot Bengkulu pada akhirnya menempatkan Dana Kelurahan sebagai instrumen untuk memperkuat pembangunan dari lingkungan paling bawah. Dengan memberikan ruang kepada kelurahan menentukan prioritas dan tetap melibatkan masyarakat, pembangunan diharapkan semakin merata serta mampu menjawab persoalan nyata yang dihadapi warga sehari-hari.

Pewarta: Amg

Editing: Adi Saputra