TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mulai mematangkan arah kebijakan pembangunan untuk tahun anggaran 2027. Kesepakatan tersebut ditandai melalui rapat paripurna DPRD dengan agenda pengambilan keputusan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027 serta persetujuan bersama terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.
Rapat paripurna yang berlangsung pada Selasa (17/11/2026) tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan dan penyusunan anggaran daerah. Melalui forum resmi ini, pihak legislatif dan eksekutif menyatukan pandangan mengenai program serta kebijakan yang akan dijalankan pada tahun mendatang.
Ketua DPRD Bengkulu Selatan, Juli Hartono, menegaskan bahwa persetujuan KUA-PPAS bukan sekadar penyelesaian tahapan administrasi anggaran. Lebih dari itu, dokumen tersebut menjadi landasan awal bagi pemerintah daerah dalam menentukan program pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Menurut Juli, pembahasan yang telah dilaksanakan bersama pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan arah kebijakan yang jelas, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ia juga berharap seluruh kesepakatan yang telah dicapai dapat menjadi pedoman bagi kedua lembaga dalam menjalankan tugas pembangunan daerah.
Juli menyampaikan, sinergi antara DPRD dan pemerintah kabupaten sangat dibutuhkan agar berbagai rencana pembangunan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan memiliki tujuan yang sama.
Dengan adanya kesepakatan tersebut, diharapkan pelaksanaan pembangunan Bengkulu Selatan pada 2027 dapat berlangsung lebih terencana dan memberikan hasil nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Bupati Bengkulu Selatan, Rifai Tajuddin, menjelaskan bahwa penyelesaian pembahasan KUA-PPAS merupakan bagian penting dari rangkaian penyusunan APBD. Dokumen tersebut juga harus diselesaikan sesuai tahapan karena menjadi salah satu bahan laporan yang dinantikan pemerintah pusat.
Rifai menyebutkan, persetujuan KUA-PPAS menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melanjutkan proses penyusunan anggaran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Ia mengakui, selama proses pembahasan terdapat banyak aspirasi dan usulan program pembangunan yang disampaikan. Seluruh masukan tersebut telah menjadi perhatian pemerintah daerah, tetapi tidak semuanya dapat langsung direalisasikan dalam waktu bersamaan.
Hal itu disebabkan pemerintah harus melakukan penyesuaian terhadap ketersediaan anggaran, kebutuhan masyarakat, serta tingkat urgensi masing-masing program.
Karena itu, Pemkab Bengkulu Selatan akan menerapkan skala prioritas dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan pada 2027.
Rifai menegaskan, pemerintah tidak ingin anggaran daerah hanya terserap untuk kegiatan yang kurang memberikan manfaat langsung. Sebaliknya, belanja pembangunan harus diarahkan pada program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat.
Ada lima bidang utama yang menjadi perhatian pemerintah daerah, yakni pelayanan kesehatan, pendidikan, pembangunan fasilitas umum, keamanan, dan sektor pertanian.
Pada sektor kesehatan, peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi perhatian agar warga memperoleh akses layanan yang lebih baik. Sementara bidang pendidikan diharapkan terus mendapat dukungan sehingga kualitas sumber daya manusia di Bengkulu Selatan dapat meningkat.
Pembangunan fasilitas umum juga menjadi kebutuhan penting karena berkaitan dengan aktivitas masyarakat sehari-hari. Selain itu, aspek keamanan perlu diperhatikan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung kegiatan sosial maupun ekonomi.
Sektor pertanian turut masuk dalam agenda prioritas karena memiliki peran penting terhadap kehidupan masyarakat dan perekonomian daerah. Dukungan terhadap bidang ini diharapkan mampu memperkuat produktivitas serta meningkatkan kesejahteraan petani.
Menurut Rifai, penentuan prioritas harus dilakukan secara cermat agar setiap penggunaan anggaran memiliki manfaat yang jelas.
Melalui persetujuan KUA-PPAS APBD 2027, Pemkab dan DPRD Bengkulu Selatan diharapkan terus memperkuat koordinasi dalam menyusun kebijakan anggaran hingga tahap pembahasan APBD selanjutnya.
Kesepakatan ini sekaligus menjadi awal bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program pembangunan yang direncanakan tetap sejalan dengan kemampuan fiskal daerah.
Dengan perencanaan yang matang, pengawasan yang baik, serta kerja sama antara eksekutif dan legislatif, anggaran tahun 2027 diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan Kabupaten Bengkulu Selatan secara berkelanjutan.(adv).
Pewarta : Iksanuddin
Editing : Adi Saputra