TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Bengkulu menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat-rapat berikutnya. Kesepakatan ini diwarnai dengan sejumlah pandangan fraksi, salah satunya dari Fraksi Kebangkitan Keadilan (FKK) yang menegaskan dukungannya, namun dengan catatan tegas agar kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada masyarakat.
Anggota DPRD dari Fraksi Kebangkitan Keadilan, Andy Suhary, menegaskan bahwa APBD-P tidak boleh dipandang sekadar sebagai dokumen administratif yang hanya memuat angka-angka teknis. Menurutnya, APBD-P adalah instrumen kebijakan politik yang menentukan arah pembangunan, sehingga harus menyentuh langsung kebutuhan rakyat.
“APBD-P bukan sekadar urusan pergeseran anggaran, melainkan harus menjawab persoalan riil masyarakat. Fraksi kami menolak apabila perubahan hanya sebatas memindahkan pos belanja tanpa ada program nyata yang berdampak,” ujar Andy dalam rapat paripurna.
FKK juga memberikan catatan khusus terkait asumsi makro ekonomi yang digunakan pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan perubahan anggaran. Andy menilai, penyesuaian asumsi harus didasarkan pada data yang jelas dan terukur. Ia mendorong agar peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan secara optimal, namun tidak membebani pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang justru menjadi penopang ekonomi daerah.
Selain itu, FKK menuntut adanya transparansi penuh dalam pengelolaan dana transfer pusat maupun dana bagi hasil. Andy menekankan bahwa masyarakat berhak mengetahui secara terbuka arah penggunaan anggaran tersebut agar tidak menimbulkan kecurigaan.
“Kami akan bersikukuh agar sektor kesehatan dan pendidikan tidak dikurangi. Itu harga mati bagi Fraksi Kebangkitan Keadilan,” tegas Andy.
Menurutnya, kedua sektor tersebut merupakan kebutuhan dasar rakyat yang harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Dalam kondisi ekonomi yang masih penuh tantangan, mengurangi alokasi untuk kesehatan dan pendidikan sama saja dengan mengorbankan masa depan generasi.
Lebih lanjut, FKK juga mendorong agar belanja daerah diarahkan pada program produktif yang memiliki multiplier effect bagi masyarakat. Infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan sarana publik lainnya disebut perlu mendapat perhatian khusus karena dapat meningkatkan konektivitas sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Tidak hanya itu, Andy mengingatkan pentingnya komitmen
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
