TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Penanganan dugaan kasus perundungan terhadap seorang siswa SMPN 03 Muara Kemumu berinisial RS mendapat perhatian serius dari DPRD Kabupaten Kepahiang. Lembaga legislatif tersebut meminta agar persoalan yang menimpa pelajar itu tidak berhenti pada pembahasan kronologi, tetapi harus diikuti langkah konkret untuk memulihkan kondisi korban.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pertemuan antara Ketua DPRD Kabupaten Kepahiang bersama jajaran Komisi I dan Komisi II di Ruang Ketua DPRD, Selasa (17/11/2026). Dialog itu turut melibatkan keluarga korban, kuasa hukum, serta sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
Pertemuan tersebut menjadi wadah untuk mencari jalan keluar atas persoalan yang terjadi di lingkungan pendidikan. DPRD ingin memastikan seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai langkah penanganan, terutama menyangkut pemulihan kondisi korban dan upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Ketua DPRD Kepahiang menegaskan, keterlibatan lembaga legislatif bukan untuk mengambil alih proses pemeriksaan ataupun menentukan pihak yang bersalah. DPRD memilih menjalankan fungsi pengawasan dan menjadi penghubung antara keluarga korban dengan pemerintah daerah.
Menurutnya, hal terpenting dalam penanganan persoalan tersebut adalah memastikan adanya tindakan yang dapat dirasakan langsung oleh korban dan keluarganya.
"Peran kami menjembatani, bukan mengadili. Yang kami butuhkan hari ini adalah langkah nyata dan konkret, bukan sekadar mengulang kronologi. DPRD akan menindaklanjuti jika ada kelalaian yang terjadi," tegasnya.
Sikap tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan perundungan di lingkungan sekolah tidak boleh dianggap sebagai konflik biasa antarpelajar. Penanganannya membutuhkan perhatian serius, koordinasi lintas instansi, serta pendekatan yang mengutamakan kepentingan dan keselamatan anak.
Dalam pertemuan itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang memaparkan sejumlah langkah yang sebelumnya telah dilakukan. Salah satunya berkaitan dengan penerbitan surat rujukan untuk membantu korban memperoleh layanan pemeriksaan dan penanganan kesehatan mental.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan dalam dialog tersebut, pihak keluarga memutuskan memilih Rumah Sakit Khusus Jiwa (RSKJ) Bengkulu sebagai tempat penanganan kondisi psikologis korban.
Langkah tersebut menjadi bagian penting dari proses pemulihan. Sebab, dampak dugaan perundungan tidak selalu terlihat secara fisik. Tekanan psikologis yang dialami anak juga perlu mendapat perhatian melalui pendampingan dan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan korban.
Selain membahas penanganan kesehatan, forum tersebut turut menyinggung upaya mediasi yang sebelumnya pernah dilakukan. Namun, pembahasan kali ini diarahkan pada bagaimana memastikan tindak lanjut yang lebih jelas dan tidak mengabaikan kepentingan keluarga maupun kondisi korban.
DPRD berharap instansi terkait tidak hanya menjalankan prosedur administratif, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap mekanisme pengawasan di sekolah. Lingkungan pendidikan harus mampu memberikan rasa aman bagi seluruh peserta didik tanpa terkecuali.
Sebagai tindak lanjut pertemuan, Ketua DPRD Kepahiang menyatakan akan membawa persoalan tersebut secara langsung kepada Bupati Kepahiang. Langkah ini diharapkan dapat mendorong perhatian pemerintah daerah sekaligus memperkuat koordinasi antarinstansi dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
DPRD juga menginginkan adanya evaluasi terhadap sistem pencegahan perundungan di seluruh satuan pendidikan di Kabupaten Kepahiang. Sekolah diharapkan lebih aktif membangun komunikasi dengan siswa dan orang tua, serta tidak mengabaikan setiap laporan yang berpotensi mengarah pada tindakan kekerasan maupun intimidasi.
Kasus yang menimpa RS diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Penanganan yang tepat bukan hanya menyelesaikan persoalan yang sedang terjadi, melainkan juga membangun sistem sekolah yang lebih aman, terbuka, dan peduli terhadap kondisi psikologis peserta didik.
"Cukup sudah. Tidak boleh ada lagi anak yang terluka karena perundungan," harap Ketua DPRD.
Melalui pengawalan tersebut, DPRD Kepahiang berharap pemulihan korban menjadi prioritas utama, sementara evaluasi terhadap kemungkinan kelalaian dilakukan secara objektif oleh pihak berwenang. Dengan demikian, sekolah benar-benar dapat menjadi tempat bagi anak-anak untuk belajar, berkembang, dan meraih masa depan tanpa dihantui rasa takut akibat perundungan.
Pewarta: Sanusi
Editing: Adi Saputra