TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Upaya memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana di Kota Bengkulu mendapat perhatian serius dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Penguatan koordinasi lintas sektor dinilai menjadi salah satu kunci agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, terukur, dan tidak berjalan sendiri-sendiri.
Hal tersebut mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) Forkopimda yang berlangsung di Grage Hotel Bengkulu, Senin (14/9/2026). Diskusi tersebut mengangkat tema “Sinergi Lintas Sektor dalam Upaya Penguatan Mitigasi Risiko Dampak Bencana di Wilayah Kota Bengkulu.”
Forum ini menjadi ruang bersama bagi unsur pimpinan daerah dan instansi terkait untuk mengevaluasi kesiapan menghadapi berbagai kemungkinan bencana yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah Kota Bengkulu.
Ketua DPRD Kota Bengkulu, Herimanto, mengatakan kesiapsiagaan tidak boleh hanya dilakukan ketika bencana sudah terjadi. Menurutnya, seluruh unsur pemerintahan perlu membangun langkah antisipasi sejak dini sehingga masyarakat memiliki perlindungan yang lebih baik.
Herimanto menilai karakteristik Kota Bengkulu yang memiliki potensi berbagai ancaman bencana membuat kesiapan seluruh pihak menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda. Bencana, kata dia, tidak mengenal waktu sehingga sistem penanganannya harus dipersiapkan dalam kondisi apa pun.
“Bencana tidak pernah dapat kita tebak kapan datangnya. Karena itu kita harus selalu bersiap siaga,” ujar Herimanto dalam kegiatan tersebut.
Ia menegaskan DPRD Kota Bengkulu terbuka untuk memperkuat kerja sama dengan Pemerintah Kota Bengkulu dan seluruh unsur Forkopimda. Sinergi tersebut diperlukan untuk memetakan kebutuhan penanggulangan bencana, mulai dari kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga dukungan anggaran.
Menurut Herimanto, keberadaan unsur kepolisian, kejaksaan, pengadilan, TNI, BPBD, Basarnas, organisasi perangkat daerah, serta elemen masyarakat harus ditempatkan dalam satu pola koordinasi yang jelas.
Dengan koordinasi yang kuat, setiap instansi diharapkan mengetahui tugas dan langkah yang harus dilakukan ketika terjadi keadaan darurat. Kecepatan dalam mengambil tindakan menjadi faktor penting untuk menekan risiko korban maupun kerugian akibat bencana.
DPRD Siap Kawal Anggaran Mitigasi 2027
Tidak hanya berbicara mengenai koordinasi, DPRD Kota Bengkulu juga menyatakan kesiapannya mendukung kebutuhan anggaran untuk memperkuat program mitigasi bencana pada tahun mendatang.
Herimanto meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) bersama organisasi perangkat daerah terkait mulai menyusun kebutuhan secara terperinci. Perencanaan tersebut nantinya dapat menjadi bahan pembahasan dalam penyusunan anggaran tahun 2027.
“DPRD Kota Bengkulu siap menganggarkan apa yang memang dibutuhkan masyarakat. BPBD dan OPD terkait harus mulai memikirkan kebutuhan untuk anggaran 2027,” katanya.
Menurutnya, penganggaran mitigasi tidak seharusnya hanya berorientasi pada penanganan setelah bencana terjadi. Investasi pada pencegahan dan kesiapsiagaan dinilai jauh lebih penting agar dampak yang ditimbulkan dapat ditekan.
Dorong Fasilitas Darurat di Setiap Kantor
Herimanto juga menyoroti perlunya fasilitas keselamatan dasar tersedia di kantor pemerintahan maupun fasilitas publik. Salah satu yang dinilai penting adalah ketersediaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR), senter atau penerangan darurat, serta perlengkapan lain yang dapat digunakan ketika kondisi darurat terjadi.
Ia bahkan mendorong adanya semacam “kotak bencana” di setiap kantor yang berisi peralatan dasar untuk menghadapi keadaan darurat.
Fasilitas tersebut dinilai sederhana, tetapi dapat menjadi sangat penting ketika terjadi kebakaran, pemadaman listrik, gempa bumi, atau kondisi darurat lainnya, terutama pada malam hari.
Gagasan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembahasan dalam forum. Masing-masing instansi diminta mulai mengidentifikasi risiko dan kebutuhan perlengkapan keselamatan di lingkungan kerjanya.
Herimanto turut mengapresiasi keterlibatan berbagai unsur dalam FGD tersebut. Menurutnya, kerja bersama antara Pemkot Bengkulu, DPRD, TNI-Polri, Basarnas, BPBD, unsur penegak hukum, serta masyarakat merupakan modal penting dalam membangun sistem penanggulangan bencana yang lebih tangguh.
Ia berharap hasil pembahasan FGD dapat ditindaklanjuti melalui program nyata, sehingga Kota Bengkulu tidak hanya siap merespons ketika bencana datang, tetapi juga memiliki sistem mitigasi yang kuat untuk mengurangi risiko sejak awal.
Pewarta : AmgEditing : Adi Saputra
