TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Lebong, Etti Susiani, bersama dua rekannya yakni Meta Liliana dan Suan, melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di Jakarta. Dalam pertemuan yang berlangsung pada Rabu (24/9) tersebut, rombongan legislator Lebong diterima langsung oleh Menteri Abdul Mu’ti.
Agenda utama kunjungan tersebut adalah menyampaikan laporan sekaligus mencari solusi atas persoalan serius yang terjadi di daerah, yakni Kejadian Luar Biasa (KLB) pada program Makan Bergizi Gratis (MBG). Seperti diketahui, insiden tersebut sempat menyebabkan ratusan pelajar di Kabupaten Lebong mengalami keracunan makanan beberapa waktu lalu. Peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran mendalam di tengah masyarakat, terutama orang tua siswa yang menjadi penerima program.
Peran DPRD Dipertanyakan
Etti Susiani, politisi perempuan dari PDI Perjuangan, menjelaskan bahwa setelah kejadian tersebut, banyak pihak mempertanyakan sejauh mana DPRD berperan dalam mengawasi program MBG yang merupakan kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya, mekanisme pelaksanaan MBG di lapangan selama ini cenderung tidak melibatkan DPRD maupun dinas terkait di daerah.
“Distribusi makanan langsung ke sekolah tanpa ada koordinasi dengan DPRD ataupun Dinas Pendidikan. Kondisi ini membuat pengawasan menjadi lemah, sehingga akhirnya terjadi insiden yang merugikan anak-anak kita,” ujar Etti.
Ia menambahkan, DPRD merasa perlu menyuarakan persoalan ini langsung kepada pemerintah pusat, karena kejadian di Lebong bisa menjadi pelajaran berharga agar kasus serupa tidak terulang di daerah lain.
Dampak Psikologis dan Kepercayaan Masyarakat
Selain korban yang sempat menjalani perawatan medis, dampak dari kasus tersebut cukup besar terhadap psikologis masyarakat. Orang tua murid kini cenderung khawatir untuk membiarkan anak-anak mereka mengonsumsi makanan yang berasal dari program MBG. Bahkan, sebagian sekolah sempat menghentikan sementara pembagian makanan bergizi karena takut risiko serupa kembali muncul.
“Kepercayaan masyarakat menurun drastis. Ada orang tua yang memilih membekali anak-anaknya dengan makanan dari rumah, meski sebenarnya program MBG bertujuan untuk meningkatkan gizi pelajar dan meringankan beban keluarga,” jelas Etti.
Hal ini, menurutnya, sangat disayangkan. Sebab MBG merupakan salah satu program unggulan pemerintah pusat yang dirancang untuk mendukung tumbuh kembang anak didik agar lebih sehat, cerdas, dan berprestasi.
Respons Menteri Abdul Mu’ti
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Abdul Mu’ti menegaskan bahwa MBG tetap akan dijalankan sebagai program nasional. Namun, ia mengakui adanya kelemahan dalam mekanisme distribusi di lapangan. Karena itu, pemerintah pusat akan melakukan evaluasi secara menyeluruh.
“Pesan Pak Menteri jelas. Program MBG tidak boleh berhenti, tetapi harus diperbaiki. Pengawasan perlu diperketat, distribusi harus lebih transparan, dan yang paling penting, pelibatan berbagai pihak, termasuk DPRD dan dinas daerah, wajib ditingkatkan,” terang Etti usai pertemuan.
Menteri juga menegaskan bahwa keamanan dan kualitas makanan menjadi prioritas utama. Ia meminta agar standar penyediaan makanan benar-benar dipatuhi oleh pihak penyedia jasa, dengan sistem pemeriksaan berlapis sebelum makanan dibagikan ke sekolah-sekolah.
Harapan ke Depan
Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi DPRD Kabupaten Lebong untuk mendorong perbaikan tata kelola program MBG. DPRD berharap mekanisme yang baru nantinya dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat, sehingga tujuan awal program benar-benar tercapai.
“Kami ingin memastikan anak-anak di Lebong bisa kembali menerima manfaat MBG tanpa rasa takut. Dengan keterlibatan semua pihak, insya Allah program ini bisa berjalan lebih aman, transparan, dan tepat sasaran,” pungkas Etti.
Langkah DPRD Lebong menyuarakan persoalan ini langsung ke pemerintah pusat mendapat apresiasi dari masyarakat. Banyak yang menilai keberanian legislator daerah memperjuangkan kepentingan publik merupakan bentuk nyata fungsi pengawasan dan representasi rakyat.
Ke depan, jika perbaikan mekanisme dapat segera diimplementasikan, program Makan Bergizi Gratis diharapkan tidak hanya menjadi solusi peningkatan gizi anak, tetapi juga simbol kehadiran negara dalam melindungi generasi penerus bangsa.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
