TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Provinsi Bengkulu, yang terletak strategis di antara hamparan lautan dan pegunungan, dikenal memiliki kekayaan alam yang melimpah, terutama dalam bentuk hutan yang luas dan beragam. Hutan-hutan ini memainkan peran penting tidak hanya bagi ekosistem lokal, tetapi juga dalam skala global, terutama dalam hal penyerapan karbon. Hal ini menjadikan Bengkulu sebagai salah satu kawasan kunci dalam upaya mitigasi perubahan iklim.
Baru-baru ini, dalam sebuah Focus Group Discussion (FGD) yang diadakan di Gedung Layanan Terpadu Rektorat Universitas Bengkulu (UNIB), dibahas topik yang sangat relevan, yakni "Model Pembiayaan Biru Berbasis Ekosistem dalam Reduksi Risiko Bencana." Diskusi ini secara khusus menyoroti peran penting hutan mangrove pesisir dan hutan tropis di Bengkulu dalam upaya tersebut.
Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, dalam kesempatan itu menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya hutan yang baik dan berkelanjutan. Menurutnya, potensi hutan di Bengkulu saat ini sangat besar, tidak hanya dalam hal konservasi, tetapi juga sebagai sumber ekonomi baru bagi provinsi tersebut. Pengelolaan yang tepat, lanjutnya, dapat membuka peluang ekonomi yang signifikan, sekaligus berkontribusi pada upaya global dalam mengurangi emisi karbon.
Sebagai bukti dari pentingnya peran hutan Bengkulu dalam mitigasi perubahan iklim, tahun ini Pemerintah Provinsi Bengkulu menerima dana sebesar 11 miliar rupiah sebagai kompensasi karbon. Gubernur Rohidin menekankan bahwa dana ini merupakan pengakuan atas kontribusi besar Bengkulu dalam menyerap karbon yang dihasilkan oleh berbagai aktivitas industri di Indonesia. Luasnya lahan hutan di provinsi ini menjadi salah satu faktor utama yang memungkinkan Bengkulu untuk memainkan peran penting dalam upaya nasional dan global untuk menurunkan emisi karbon.
Tidak hanya dalam konteks pengurangan emisi karbon, hutan di Bengkulu juga berperan penting dalam mengurangi risiko bencana. Dalam FGD tersebut, Yondviter dari Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) Institut Pertanian Bogor (IPB) menyampaikan bahwa hutan mangrove di Bengkulu memiliki potensi besar untuk mengurangi dampak kerugian materi akibat bencana alam. Menurut penelitian yang dilakukan, Bengkulu menghadapi ancaman serius dari potensi gempa bumi dan tsunami. Diperkirakan, jika terjadi gempa dengan kekuatan 6 hingga 8 pada skala Richter dan tsunami setinggi 6 meter, provinsi ini bisa mengalami kerugian materi hingga 5,5 triliun rupiah.
Namun, Yondviter juga menjelaskan bahwa jika dilakukan upaya penghijauan di pesisir pantai menggunakan tanaman mangrove, potensi kerugian tersebut dapat berkurang secara signifikan, hingga mencapai 400 miliar rupiah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran ekosistem mangrove dalam menjaga stabilitas lingkungan dan melindungi masyarakat dari risiko bencana.
Dalam konteks ini, FGD yang diadakan di UNIB menjadi sangat penting, karena membuka ruang diskusi bagi berbagai pihak untuk berkolaborasi dalam mengembangkan model pembiayaan yang berkelanjutan, khususnya yang berbasis pada ekosistem. Pembiayaan biru yang berbasis ekosistem, seperti yang dibahas dalam forum tersebut, tidak hanya dapat memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mendukung upaya konservasi dan pengurangan risiko bencana.
Dengan demikian, pengelolaan hutan yang baik di Bengkulu tidak hanya akan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat lokal, tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam konteks nasional dan global. Melalui upaya kolaboratif dan komitmen bersama, kekayaan alam Bengkulu dapat dikelola dengan cara yang berkelanjutan, sehingga memberikan manfaat bagi generasi saat ini dan masa depan.
Pewarta: Herdianson
Editing: Adi Saputra
