TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>> Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB) melaksanakan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Bengkulu tahun 2024, yang dilakukan secara daring pada Rabu (10/7). Evaluasi ini dibuka oleh Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah, melalui video conference. Acara ini turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, Asisten II dan III, serta sejumlah kepala dinas dan pejabat lainnya di Balai Raya Semarak Bengkulu.
Dalam sambutannya, Gubernur Rohidin Mersyah menekankan pentingnya komitmen, pola pikir, dan sinergi dalam meningkatkan nilai Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Provinsi (AKIP). "Melalui evaluasi SAKIP ini, selain upaya keras untuk meningkatkan nilai SAKIP, pola pikir, komitmen, dan sinergi adalah hal yang mutlak diperlukan," ujar Gubernur Rohidin.
Gubernur Rohidin juga menyoroti pentingnya komitmen yang kuat dari seluruh jajaran pemerintah. Ia menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah dan Asisten III Bidang Administrasi Umum untuk secara rutin melakukan evaluasi berkala pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Komitmen ini harus kita pegang teguh agar nilai AKIP kita bisa meningkat," tegasnya.
Selain itu, Gubernur Rohidin menekankan pentingnya sinergi tim kerja di semua level pemerintahan. Menurutnya, keberhasilan peningkatan nilai SAKIP tidak hanya bergantung pada pemerintah provinsi, tetapi juga membutuhkan kerjasama dari semua OPD. "Jika tidak terbentuk 'teamwork' yang bersinergi, maka akan sulit untuk membangun komitmen dan budaya kerja yang positif serta menyusun dokumen yang sistematis dan terarah," jelasnya.
Lebih lanjut, Gubernur Rohidin menekankan bahwa evaluasi SAKIP harus memerhatikan dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Menurutnya, peningkatan nilai SAKIP harus sejalan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Selain melihat peningkatan nilai SAKIP, kita juga harus melihat dampak yang dirasakan masyarakat. Jika tidak memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, maka peningkatan nilai SAKIP itu tidak ada artinya," tambahnya.
Evaluasi yang dilakukan, menurut Gubernur Rohidin, harus dimulai dari level pimpinan OPD dan kemudian diturunkan ke level yang lebih rendah secara berjenjang. Ia juga menekankan pentingnya kesatuan lintas OPD untuk menghindari ego sektoral yang dapat menghambat pencapaian kinerja yang optimal. "Kesatuan lintas OPD sangat penting agar tidak terjadi ego sektoral yang dapat menghambat pencapaian kinerja yang optimal," ujarnya.
Gubernur Rohidin juga menekankan bahwa indikator keberhasilan program kinerja pemerintah terletak pada efektivitas dan efisiensi kinerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan. "Jika indikator-indikator ini berhasil dicapai, maka kita bisa mengatakan bahwa budaya kerja yang produktif telah tercipta," jelasnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Wilayah I, Akhmad Hasmy, menjelaskan bahwa tujuan evaluasi SAKIP ini adalah untuk melihat sejauh mana implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam mendorong peningkatan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. "Jika SAKIP sudah baik, hal itu akan terlihat dari efisiensi dalam penggunaan APBD, yang berdampak pada peningkatan kinerja," ungkap Hasmy.
Hasmy juga mengungkapkan bahwa nilai AKIP Provinsi Bengkulu pada tahun 2023 adalah 69,31 persen atau predikat B. Untuk mencapai nilai BB (sangat bagus), perlu langkah strategis seperti peningkatan kualitas dokumen yang menggambarkan 'logical framework' yang benar, peningkatan pencapaian kinerja, serta perubahan pola pikir budaya kinerja melalui penerapan manajemen kinerja.
Selain itu, Hasmy menekankan pentingnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) kinerja serta rencana aksi melalui aplikasi yang sudah terintegrasi. "Pelaksanaan monev kinerja dan rencana aksi melalui aplikasi yang sudah terintegrasi sangat penting untuk memastikan pencapaian kinerja dan efisiensi anggaran," jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya refocusing program dan kegiatan pada pencapaian kinerja dan efisiensi anggaran. "Refocusing program dan kegiatan harus dilakukan untuk memastikan pencapaian kinerja yang optimal dan efisiensi anggaran," tutupnya.
Pewarta : Herdianson
Editing: Adi Saputra
