TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>> Gubernur Bengkulu Helmi Hasan akhirnya memberikan penjelasan resmi mengenai wacana Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu yang berencana mengajukan pinjaman ke Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB). Menurut Helmi, langkah ini muncul dari kebutuhan mendesak untuk mempercepat perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan serta jembatan yang kondisinya masih banyak mengalami kerusakan.
Helmi menjelaskan, pada tahun pertama kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur Rosjonsyah (Mian), Pemprov Bengkulu telah mengalokasikan anggaran sekitar Rp600 miliar khusus untuk pembangunan dan perbaikan jalan. Namun, jumlah itu ternyata belum mampu menjawab seluruh kebutuhan masyarakat di berbagai kabupaten/kota.
“Kenapa anggaran terbesar diarahkan untuk pembangunan jalan? Karena itu memang aspirasi utama masyarakat. Saat kami berkeliling ke desa-desa dalam masa kampanye, keluhan terbanyak adalah soal jalan rusak. Namun, setelah Rp600 miliar digelontorkan, ternyata masih banyak wilayah yang jalannya belum tersentuh. Mereka wajar protes,” ungkap Helmi saat ditemui di kantor gubernur, Selasa (26/8).
Pinjaman Sebagai Solusi Cepat
Helmi menegaskan, opsi pinjaman ke Bank BJB dianggap sebagai solusi tercepat agar persoalan infrastruktur bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih singkat. Ia menilai, jika hanya mengandalkan APBD tahunan, perbaikan jalan dan jembatan akan berjalan sangat lambat, sementara kebutuhan masyarakat sudah mendesak.
“Masih banyak jalan dan jembatan kita yang kondisinya rusak parah. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana supaya tahun depan masalah ini bisa selesai? Ya, solusi tercepat memang dengan cara meminjam,” jelasnya.
Menurut Helmi, meminjam dana bukanlah hal yang salah, asalkan pengelolaannya dilakukan secara transparan dan pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk mengembalikannya.
“Minjam itu sah-sah saja. Yang jadi masalah kalau kita pinjam tapi tidak ada niat untuk mengembalikan. Kalau dikelola baik dan dimanfaatkan untuk rakyat, maka justru akan mempercepat pembangunan,” ujarnya sembari berkelakar.
Belum Final, Perlu Pandangan Publik
Meski demikian, Helmi menegaskan bahwa wacana ini belum diputuskan secara final. Pemprov Bengkulu akan terlebih dahulu meminta pandangan masyarakat. Menurutnya, pembangunan harus melibatkan pemilik kedaulatan tertinggi, yakni rakyat.
“Saya sudah minta agar Pemprov melakukan jajak pendapat kepada masyarakat. Sebab pemilik APBD itu bukan gubernur, bukan pemerintah, melainkan seluruh masyarakat Bengkulu. Kalau mayoritas warga tidak setuju, ya tidak masalah. Kita tidak usah meminjam. Tapi harus dipahami juga bahwa pembangunan tidak bisa bim salabim, tidak bisa selesai hanya dalam setahun,” tuturnya.
Helmi juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap kebijakan yang diambil Pemprov Bengkulu. Ia memastikan tidak akan ada keputusan besar yang dibuat secara diam-diam tanpa diketahui masyarakat.
“Kebijakan pemerintah daerah hari ini dan ke depan harus terang benderang, tidak boleh gelap-gelapan. Semua harus melibatkan pandangan rakyat,” tegasnya.
Pengalaman Saat Menjadi Wali Kota
Sebagai catatan, pengalaman Helmi dalam mengelola pinjaman daerah sebenarnya bukan hal baru. Saat menjabat sebagai Wali Kota Bengkulu, ia juga pernah mengajukan pinjaman ke Bank BJB untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan di dalam kota.
Hasilnya, mayoritas ruas jalan di Kota Bengkulu berhasil diperbaiki hingga mulus. Bahkan, pinjaman tersebut berhasil dilunasi sebelum masa jabatannya berakhir. Pengalaman ini, menurut Helmi, menjadi bukti bahwa pinjaman daerah bisa dikelola dengan baik selama digunakan sesuai peruntukan.
“Dulu di Kota Bengkulu, kami juga pernah meminjam ke Bank BJB. Dana itu digunakan murni untuk pembangunan jalan, dan terbukti semua jalan di kota bisa mulus. Pinjaman pun lunas sebelum saya selesai menjabat. Jadi, kalau memang ada keinginan dan komitmen, pinjaman bisa menjadi solusi percepatan pembangunan,” jelasnya.
Harapan Dua Tahun ke Depan
Gubernur Helmi Hasan berharap dalam dua tahun ke depan, jika wacana pinjaman ini disetujui, maka persoalan utama infrastruktur jalan dan jembatan di Bengkulu dapat diselesaikan. Dengan begitu, konektivitas antarwilayah semakin baik, distribusi barang lancar, serta ekonomi daerah ikut bergerak maju.
“Target saya, dalam dua tahun mendatang, jalan-jalan utama di Bengkulu sudah selesai diperbaiki. Kita ingin rakyat merasakan langsung manfaatnya. Jalan yang baik bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Rencana pinjaman ke Bank BJB ini diperkirakan akan menjadi salah satu isu penting yang menyedot perhatian publik Bengkulu dalam waktu dekat. Dukungan atau penolakan masyarakat akan sangat menentukan apakah langkah tersebut akan dilanjutkan atau dihentikan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
