TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial (Dinsos) terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan perlindungan sosial bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hingga pertengahan tahun, sebanyak 18.142 warga yang terdaftar sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) telah menerima penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk triwulan kedua.
Program bantuan tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan. Bantuan ini diharapkan mampu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sehingga kebutuhan pokok masyarakat tetap terpenuhi.
Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, Afriyenita, mengatakan penyaluran BPNT berjalan sesuai mekanisme berkat koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, aparatur kecamatan, kelurahan, hingga para pendamping sosial di lapangan.
Menurutnya, penyaluran bantuan sosial bukan hanya sebatas agenda rutin pemerintah, melainkan bentuk nyata kehadiran negara dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membutuhkan.
"Penyaluran BPNT kepada 18.142 warga Kota Bengkulu merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang berhak menerima bantuan. Kami terus berupaya memastikan tidak ada warga yang memenuhi syarat namun terlewat dari program perlindungan sosial," ujar Afriyenita, Kamis (9/7/2027).
Ia menjelaskan, setiap keluarga penerima manfaat memperoleh bantuan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara bagi penerima yang juga terdaftar dalam Program Keluarga Harapan (PKH), nilai bantuan yang diterima akan lebih besar karena mencakup dukungan di sektor pendidikan dan kesehatan anggota keluarga.
Melalui sinergi antara BPNT dan PKH, pemerintah berharap kesejahteraan keluarga penerima dapat meningkat secara bertahap. Bantuan tersebut tidak hanya difokuskan pada pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas pendidikan anak serta pelayanan kesehatan keluarga.
Di sisi lain, Dinas Sosial Kota Bengkulu masih terus melakukan proses verifikasi terhadap sejumlah penerima manfaat yang hingga kini belum mencairkan bantuan. Proses tersebut dilakukan secara bertahap untuk memastikan seluruh bantuan dapat diterima oleh warga yang memang memenuhi persyaratan.
Afriyenita menegaskan bahwa pihaknya tetap melakukan pengawasan secara intensif dengan melibatkan pemerintah kelurahan, kecamatan, serta tenaga pendamping sosial agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran bantuan.
Validasi data penerima juga menjadi perhatian utama pemerintah. Pembaruan data dilakukan secara berkala untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kepesertaan maupun kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.
Para pendamping di lapangan diminta bekerja secara profesional, objektif, dan teliti dalam melakukan pendataan berdasarkan kondisi riil masyarakat. Langkah tersebut dinilai penting agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang membutuhkan.
Pemerintah Kota Bengkulu berharap melalui data yang semakin akurat, program perlindungan sosial dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang maksimal. Bantuan yang diberikan diharapkan mampu menjadi stimulus bagi keluarga penerima untuk memperbaiki kondisi ekonomi secara bertahap hingga akhirnya dapat mandiri dan keluar dari kategori masyarakat miskin.
Selain memastikan penyaluran tepat sasaran, pemerintah juga mengimbau masyarakat agar memanfaatkan bantuan sosial secara bijaksana. Dana bantuan diharapkan digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, menunjang pendidikan anak, serta keperluan penting lainnya yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
Dinas Sosial juga mengingatkan bahwa pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap data penerima bantuan sosial. Penerima manfaat dapat dikeluarkan dari daftar apabila dalam satu Kartu Keluarga (KK) terdapat anggota yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), anggota TNI, atau Polri.
Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan pengecualian bagi penerima bantuan yang Nomor Induk Kependudukannya (NIK) teridentifikasi aktif dalam aktivitas perjudian online, penyalahgunaan pinjaman online, maupun layanan paylater yang tidak sesuai dengan ketentuan program bantuan sosial.
Melalui pengawasan yang semakin ketat dan pembaruan data secara berkelanjutan, Pemerintah Kota Bengkulu optimistis program BPNT akan semakin tepat sasaran, transparan, serta mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang membutuhkan.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
