TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai menjalani pemeriksaan kepatuhan terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Pemeriksaan ini menjadi langkah penting untuk memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan sesuai aturan, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Tahapan awal pemeriksaan ditandai dengan pelaksanaan entry meeting yang dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Herwan Antoni, di Ruang Rapat Merah Putih Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (16/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi titik awal bagi tim pemeriksa BPK RI untuk melakukan penilaian terhadap kepatuhan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya dalam menjalankan proses pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari anggaran pemerintah daerah.
Pemeriksaan dijadwalkan berlangsung selama kurang lebih 35 hari dan ditargetkan selesai pada 19 Desember 2026. Selama periode tersebut, seluruh OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu diminta memberikan dukungan penuh agar proses pemeriksaan berjalan sesuai jadwal.
Herwan Antoni menegaskan bahwa pemeriksaan BPK bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian dari upaya memperkuat kualitas pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, setiap perangkat daerah harus memastikan seluruh dokumen maupun informasi yang dibutuhkan dapat disampaikan secara terbuka.
Menurutnya, tim BPK RI akan melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026 pada seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.
"Ini kegiatan entry meeting dari BPK RI. Mereka akan melakukan pemeriksaan terhadap kepatuhan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2026 pada OPD di jajaran Pemerintah Provinsi Bengkulu," ujar Herwan.
Ia menjelaskan, sebelum pemeriksaan berlangsung, Pemprov Bengkulu telah mengingatkan seluruh kepala OPD agar mempersiapkan kebutuhan administrasi dan dokumen pendukung. Kesiapan tersebut diperlukan supaya tim pemeriksa dapat memperoleh data yang lengkap dan melakukan evaluasi secara maksimal.
Tidak hanya sebatas menyerahkan berkas, setiap OPD juga diminta memberikan penjelasan apabila terdapat informasi yang membutuhkan pendalaman. Koordinasi dan pendampingan harus dilakukan ketika tim pemeriksa memerlukan klarifikasi maupun pemeriksaan langsung terhadap kegiatan di lapangan.
"Kita sudah menyampaikan kepada seluruh kepala OPD agar membantu proses pemeriksaan, terutama menyiapkan dokumen yang diminta dan mendampingi jika diperlukan penjelasan, klarifikasi, maupun pengecekan langsung ke lapangan," jelasnya.
Herwan menilai keterlibatan aktif seluruh perangkat daerah sangat menentukan kelancaran proses pemeriksaan. Sikap terbuka dan kooperatif akan membantu tim BPK memperoleh gambaran yang objektif mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa.
Selain memeriksa kelengkapan dokumen, pengecekan lapangan juga memiliki peranan penting. Melalui kegiatan tersebut, tim pemeriksa dapat melihat kesesuaian antara perencanaan, administrasi, pelaksanaan pekerjaan, serta kondisi hasil kegiatan yang sebenarnya.
Dengan demikian, potensi ketidaksesuaian dalam proses pengadaan dapat diketahui dan dievaluasi berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Sekda juga berharap seluruh kepala OPD tidak menunda pemenuhan permintaan data maupun dokumen dari tim pemeriksa. Setiap kebutuhan pemeriksaan harus ditindaklanjuti secara cepat agar tidak menghambat agenda yang telah ditetapkan hingga pertengahan Desember mendatang.
Bagi Pemprov Bengkulu, pemeriksaan kepatuhan ini sekaligus menjadi kesempatan untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperbaiki dalam sistem pengadaan pemerintah. Evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu mendorong peningkatan disiplin administrasi, ketepatan pelaksanaan kegiatan, serta tanggung jawab penggunaan anggaran.
Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Oleh sebab itu, setiap tahapan harus dilaksanakan secara profesional, mengikuti regulasi, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Pemprov Bengkulu berharap hasil pemeriksaan BPK RI dapat menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan internal sekaligus mencegah munculnya potensi penyimpangan dalam penggunaan keuangan daerah.
Herwan menegaskan pentingnya tanggung jawab seluruh perangkat daerah dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan APBD.
Melalui pemeriksaan yang berlangsung hingga 19 Desember 2026 tersebut, Pemprov Bengkulu menargetkan tata kelola pengadaan barang dan jasa semakin tertib dan berkualitas. Dengan pengelolaan anggaran yang bertanggung jawab, setiap rupiah uang rakyat diharapkan benar-benar mendukung pembangunan dan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat Bengkulu.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra