TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> DPRD Kabupaten Blitar melalui pimpinan dewan bersama Badan Anggaran (Banggar) menerima audiensi atau hearing perwakilan organisasi pemerintahan desa se-Kabupaten Blitar, Selasa (20/10/2026). Pertemuan tersebut membahas aspirasi terkait penetapan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2027 dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blitar.
Hearing yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, H. M. Rifa’i, tersebut dihadiri sejumlah anggota Banggar DPRD serta perangkat daerah terkait. Forum ini menjadi ruang dialog antara legislatif dan perwakilan pemerintahan desa untuk menyampaikan berbagai kebutuhan sekaligus memperjuangkan keberlanjutan anggaran desa pada tahun mendatang.
Dalam pertemuan tersebut, perwakilan organisasi pemerintahan desa menyampaikan aspirasi agar besaran ADD Tahun Anggaran 2027 dapat ditetapkan sekurang-kurangnya sama dengan alokasi pada Tahun Anggaran 2025. Harapan tersebut didasarkan pada besarnya kebutuhan anggaran untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat.
Menurut perwakilan organisasi desa, ADD memiliki peran penting dalam menopang berbagai kebutuhan pemerintahan di tingkat desa. Karena itu, penetapan alokasi anggaran perlu mempertimbangkan kewajiban pemerintah desa sekaligus kemampuan keuangan daerah.
Sejumlah kebutuhan strategis turut menjadi perhatian dalam hearing tersebut. Di antaranya dukungan anggaran untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serta pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kedua agenda tersebut membutuhkan kesiapan anggaran agar proses demokrasi dan kelembagaan di tingkat desa dapat berjalan dengan baik.
Selain itu, aspirasi juga menyangkut pemenuhan hak purnatugas Kepala Desa, anggota BPD, dan perangkat desa. Kewajiban tersebut dinilai perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan anggaran agar hak-hak aparatur pemerintahan desa dapat terpenuhi sesuai ketentuan yang berlaku.
Kebutuhan rutin dan operasional pemerintahan desa juga menjadi salah satu poin penting yang disampaikan. Sebab, keberlangsungan pelayanan administrasi, pelaksanaan program pemerintahan, hingga pelayanan langsung kepada masyarakat sangat bergantung pada dukungan anggaran yang memadai.
Melalui forum tersebut, DPRD Kabupaten Blitar memfasilitasi penyampaian aspirasi organisasi pemerintahan desa sebagai bagian dari tahapan pembahasan APBD 2027. Berbagai masukan yang disampaikan selanjutnya menjadi bahan pertimbangan Banggar bersama perangkat daerah terkait dalam mencermati kebutuhan penganggaran desa.
Aspirasi agar ADD 2027 minimal setara dengan anggaran 2025 pun menjadi salah satu poin penting yang mengemuka. Harapannya, kebijakan penganggaran daerah tetap memperhatikan keberlangsungan pemerintahan desa, pemenuhan hak aparatur, serta optimalisasi pelayanan publik di seluruh wilayah Kabupaten Blitar. (adv)
Pewarta : Agus Faisal
Editing : Adi Saputra
