TEROPONGPUBLIK.CO.ID– Pelantikan 37 kepala desa terpilih hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Kabupaten Kepahiang menjadi momentum penting dalam memperkuat pemerintahan di tingkat desa. Para pemimpin desa yang baru menerima amanah diharapkan mampu menghadirkan perubahan positif, meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat, serta mempercepat pembangunan di wilayah masing-masing.
Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan tersebut berlangsung khidmat di Aula Guest House Kepahiang, Sabtu (14/11/2026).
Hadir dalam kegiatan itu Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kepahiang, Bambang Asnadi, bersama Ketua Komisi II DPRD Kepahiang, Rajib Govindo, S.H. Kehadiran kedua unsur legislatif tersebut menunjukkan dukungan DPRD terhadap keberlanjutan pemerintahan desa sekaligus komitmen bersama dalam mendorong pembangunan daerah.
Bagi DPRD, pelantikan kepala desa bukan sekadar kegiatan seremonial maupun pergantian kepemimpinan. Lebih dari itu, momen tersebut menjadi awal tanggung jawab besar untuk mengelola pemerintahan, menjalankan program pembangunan, serta memperjuangkan kepentingan seluruh lapisan masyarakat.
Bambang Asnadi bersama jajaran DPRD berharap 37 kepala desa yang telah dilantik dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Integritas, kedisiplinan, profesionalisme, dan keterbukaan harus menjadi prinsip utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
Menurut pandangan DPRD, kepala desa memiliki posisi strategis karena menjadi pemimpin pemerintahan yang paling dekat dengan kehidupan masyarakat. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang diambil harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan warga, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian DPRD Kepahiang adalah pengelolaan keuangan desa. Para kepala desa diminta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, termasuk dana desa yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat.
Pengelolaan anggaran harus dilakukan secara terencana, tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Program yang disusun juga perlu mempertimbangkan skala prioritas dan kebutuhan nyata masyarakat.
DPRD berharap tidak ada anggaran pembangunan yang hanya berorientasi pada kepentingan tertentu. Setiap rupiah yang dikelola pemerintah desa harus memberikan manfaat, baik melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas umum, maupun program pemberdayaan masyarakat.
Selain persoalan anggaran, peningkatan kualitas pelayanan publik juga menjadi pekerjaan penting bagi para kepala desa. Pelayanan administrasi kependudukan, penyelesaian persoalan warga, serta respons terhadap berbagai aspirasi masyarakat perlu dilakukan secara cepat dan profesional.
Dalam bidang pembangunan ekonomi, kepala desa diharapkan mampu mengoptimalkan potensi wilayah masing-masing. Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dapat menjadi salah satu instrumen untuk membuka peluang usaha, menciptakan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.
Potensi pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, hingga sektor usaha kreatif perlu dikembangkan sesuai karakteristik setiap desa.
DPRD juga memandang pentingnya komunikasi antara pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten. Sinergi tersebut diperlukan agar aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dan menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah.
Hal lain yang tidak kalah penting adalah menjaga stabilitas dan persatuan masyarakat setelah pelaksanaan Pilkades Serentak.
Perbedaan pilihan selama proses demokrasi di tingkat desa diharapkan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk kembali bersatu. Kepala desa terpilih harus mampu merangkul seluruh warga tanpa membedakan latar belakang maupun pilihan politik sebelumnya.
Kepemimpinan yang terbuka dan mengedepankan musyawarah dinilai penting untuk menciptakan lingkungan desa yang aman, harmonis, dan produktif.
DPRD Kabupaten Kepahiang berharap 37 kepala desa yang baru dilantik dapat membuktikan kepercayaan masyarakat melalui kerja nyata. Keberhasilan kepemimpinan desa nantinya tidak hanya diukur dari banyaknya program yang dilaksanakan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan langsung oleh warga.
Dengan semangat kebersamaan antara pemerintah desa, pemerintah kabupaten, DPRD, dan masyarakat, pembangunan Kabupaten Kepahiang diharapkan semakin merata.
DPRD Kabupaten Kepahiang menegaskan komitmennya untuk terus mendukung pembangunan daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Bersama Membangun Daerah untuk Kepentingan Masyarakat.
Pewarta: Sanusi
Editing: Adi Saputra
