Skip to main content

Dugaan Pemotongan Setiap Kegiatan 30 Persen, APH Diminta Lirik Setwan Mukomuko

Dugaan Pemotongan Setiap Kegiatan 30 Persen, APH Diminta Lirik Setwan Mukomuko.Senin(15/4)(Bosdi - teropongpublik.co.id)

TEROPONGPUBLIK.CO.ID>><< Sempat menjadi polemik beberapa waktu lalu, isunya karena adanya dugaan Uang Persediaan (UP) yang sudah dicairkan sebesar Rp 1,9 miliar, diduga tak tau rimbanya.

Karena jelang memasuki lebaran idul fitri lalu pihak dewan sempat menanyakan kepada pihak Sekretariat, terkait kejelasan pembayaran perjalanan dinas (Perdin) yang sudah dilaksanakan 7-8 kali.

Padahal pihak sekretariat sebelumnya sudah mencairkan UP yang hampir 2 miliar tersebut. Namun saat dikonfirmasi kepada Sekretaris Dewan, Syahrizal, dirinya tidak dapat menjelaskan secara rinci.

Hanya dirinya saat itu mengatakan tidak ada lagi masalah terkait pencairan perjalanan dinas para anggota dewan. Karena sehari sebelum memasuki idul fitri pihaknya sudah mengajukan Ganti Uang (GU) untuk membayar perdin tersebut.

" Sudah tidak ada lagi masalah. Kenapa sih dewan ini selalu menyalahkan kami? Padahal kami ini sudah bekerja siang malam. Kami ini bukan budak mereka, kalau bagini terserahlah, saya sudah siap menang jadi abu, kalah jadi arang," ungkap Sekwan saat dikonfirmasi pada H-1 idul fitri.

Dijelaskan oleh Novles, ketua FMM Mukomuko. Bahwa dirinya saat itu tidak menanyakan masalah GU, namun terkait UP yang Rp 1,9 miliar tersebut.

Namun sayang, sekwan tidak dapat menjelaskan untuk apa UP tersebut, sehingga sempat terjadi keterlambatan pembayaran perdin dewan.

" Kami mendapat informasi, adanya dugaan pemotongan disetiap kegiatan setiap bidang di Setwan tersebut. Diduga ada pemotongan 30 persen, biasanya hanya 10 persen, yang menjadi pertanyaan kita, UP hampir 2 miliar itu dikemanakan?," beber Novles.

Dilanjutkan Novles, jika sudah ada informasi seperti ini, pihaknya harap Aparat Penegak Hukum (APH) tidak perlu lagi menunggu laporan resmi dari pihak manapun.

" Kami siap supply data jika diajak APH berkolaborasi. Jika memang dibutuhkan laporan resmi, kami akan siapkan. Yang jelas semenjak berita ini nanti terbit, kita lihat dulu respon dari APH. Agar jangan fokus ke eksekutif saja, namun harus lihat juga dugaan kebobrokan di Setwan Mukomuko ini," tutupnya.

Pewarta : Bosdi

Editing : Adi Saputra