TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Pemerintah Provinsi Bengkulu, melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), menyelenggarakan Kick Off Meeting terkait pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2024. Acara ini diadakan di Hotel Mercure Bengkulu pada Rabu, 2 Oktober 2024, dan dihadiri oleh berbagai pejabat penting, termasuk Bupati Kepahiang, Hidayatullah Sjahid, Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Bengkulu Selatan, Sisardi, serta sejumlah perwakilan dari pemerintah pusat dan daerah.
Dalam acara tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Kementerian PUPR atas dukungannya dalam pembangunan infrastruktur di wilayah Bengkulu, khususnya untuk Kabupaten Kepahiang dan Bengkulu Selatan. Menurut Isnan, alokasi anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kedua daerah tersebut.
"Atas nama Pemerintah Provinsi Bengkulu, kami sangat berterima kasih kepada Kementerian PUPR yang telah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi di Kepahiang dan Bengkulu Selatan," kata Isnan Fajri.
Lebih lanjut, Isnan menjelaskan bahwa pembangunan fisik merupakan bagian yang relatif mudah dari keseluruhan proses. Namun, tantangan yang lebih besar adalah membangun kesadaran masyarakat agar infrastruktur yang telah dibangun dapat dimanfaatkan dengan baik. Menurutnya, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menjadi kunci keberhasilan program ini dalam jangka panjang.
"Pembangunan fisik itu tidak terlalu sulit, tetapi membangun kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan infrastruktur secara optimal memerlukan pendekatan yang lebih mendalam. Sosialisasi dan edukasi harus terus dilakukan agar manfaat dari infrastruktur ini benar-benar dirasakan," tambah Isnan.
Di sisi lain, Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Bengkulu, Dendi Kurniadi, juga menyampaikan komitmen kementerian dalam mendukung pelaksanaan Inpres No. 1 Tahun 2024. Program ini mencakup pembangunan jaringan perpipaan untuk air bersih di Kepahiang serta pembangunan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) di Bengkulu Selatan. Kedua proyek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas sanitasi dan kesehatan masyarakat di wilayah tersebut.
"Di Kabupaten Kepahiang, kami akan membangun jaringan perpipaan sepanjang 6.335 meter dengan 287 sambungan rumah. Sementara itu, di Bengkulu Selatan, kami merencanakan pembangunan 2.201 fasilitas MCK dengan total anggaran sebesar 48 miliar rupiah," jelas Dendi.
Ia juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dan dukungan kelembagaan dalam keberhasilan pelaksanaan program ini. Dendi mengungkapkan bahwa meskipun pembangunan infrastruktur merupakan bagian penting, namun tanpa keterlibatan aktif masyarakat dan dukungan dari berbagai pihak, manfaat dari proyek ini tidak akan maksimal.
"Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari pembangunan fisiknya saja, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat berpartisipasi dan dukungan kelembagaan yang terlibat. Kedua hal tersebut sangat penting untuk mencapai tujuan yang diharapkan," tambahnya.
Acara tersebut ditutup dengan penandatanganan kesepakatan hibah antara Bupati Kepahiang dan Pjs Bupati Bengkulu Selatan. Penandatanganan ini merupakan langkah awal yang simbolis dalam menggarisbawahi komitmen kedua kabupaten untuk mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2024. Dukungan dari pemerintah daerah ini menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Program ini diharapkan dapat memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan akses air bersih dan sanitasi yang layak bagi masyarakat di Kepahiang dan Bengkulu Selatan. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mencapai target pembangunan yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di wilayah Bengkulu.
Pewarta: Herdianson
Editing: Adi Saputra
