TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Presiden RI Prabowo Subianto menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat tengah menyiapkan langkah antisipatif menghadapi tantangan fiskal nasional. Strategi penghematan belanja ini dipandang penting untuk menjaga stabilitas ekonomi negara, terlebih di tengah gejolak global yang berpotensi memengaruhi kondisi fiskal Indonesia.
Namun, di sisi lain, keputusan efisiensi ini menimbulkan dampak domino bagi pemerintah daerah. Alokasi anggaran dari pusat yang mulai menyusut membuat kepala daerah harus berpikir keras mencari cara agar roda pembangunan tetap berjalan. Tidak hanya itu, mereka juga dituntut menepati janji-janji politik yang disampaikan kepada masyarakat ketika kampanye.
Tekanan Ganda bagi Kepala Daerah
Realita di lapangan menunjukkan adanya tekanan ganda. Kepala daerah harus melaksanakan program pemerintah pusat yang wajib dijalankan di daerah, sekaligus menunaikan program-program prioritas hasil janji politik mereka sendiri. Program lokal, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan gratis, hingga program sosial berbasis kearifan lokal, tidak semuanya masuk dalam skema pembiayaan pemerintah pusat.
Ketika dana transfer pusat berkurang, sementara kewajiban daerah justru bertambah, Walikota, Bupati, maupun Gubernur menghadapi pilihan sulit. Mereka berada di persimpangan antara loyalitas terhadap kebijakan pusat dan tanggung jawab moral terhadap rakyat yang mempercayakan mandat kepemimpinan kepada mereka.
Kondisi di Kota Bengkulu
Situasi dilematis ini juga dirasakan Walikota Bengkulu, Dedy Wahyudi. Ia mengakui bahwa kondisi fiskal saat ini cukup menantang, baik di tingkat lokal maupun nasional.
“Kondisi sekarang sedang tidak baik-baik saja, bukan hanya Kota Bengkulu tapi juga hampir di seluruh Indonesia,” kata Dedy, Kamis (28/8).
Dedy menuturkan, persoalan yang cukup berat muncul terkait keberadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) atau tenaga honorer yang telah lama mengabdi. Banyak dari mereka sudah diusulkan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Ini memang dilematis. Di satu sisi saya sebagai Walikota ingin memberikan ruang pekerjaan yang lebih layak bagi tenaga honorer yang sudah lama mengabdi. Total yang diusulkan, termasuk kategori R3 dan R4, ada sekitar 3.500 orang,” jelas Dedy.
Menurutnya, keterbatasan anggaran membuat rencana tersebut tidak mudah direalisasikan. Pemerintah Kota Bengkulu bahkan sudah melayangkan surat resmi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menyampaikan kondisi nyata yang dihadapi.
Prioritas Pembangunan Tetap Dijaga
Meski menghadapi tekanan fiskal, Dedy menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur di Kota Bengkulu tetap menjadi prioritas. Beberapa sektor yang akan terus digarap meliputi pembangunan jalan, perbaikan drainase, pemasangan lampu jalan, hingga infrastruktur penunjang aktivitas masyarakat lainnya.
“Saya sudah minta kepada Kepala BPKAD agar anggaran pembangunan tetap tinggi. Jangan sampai efisiensi ini justru menghentikan proyek-proyek yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Walikota menilai, pembangunan infrastruktur dasar sangat penting untuk menjaga aktivitas ekonomi masyarakat tetap berjalan. Jika infrastruktur terganggu, efeknya akan langsung dirasakan oleh warga, terutama pada aspek mobilitas dan pertumbuhan ekonomi lokal.
Upaya Tingkatkan Pendapatan Daerah
Untuk menyeimbangkan kondisi fiskal, Pemerintah Kota Bengkulu juga terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Optimalisasi PAD menjadi salah satu kunci agar pembangunan daerah tidak sepenuhnya bergantung pada dana transfer dari pusat.
Dedy menyebut, beberapa sektor potensial sedang digarap, mulai dari pajak daerah, retribusi, hingga pemanfaatan aset daerah. Ia berharap langkah ini dapat menutup celah kekurangan anggaran akibat kebijakan efisiensi nasional.
“Dengan PAD yang kuat, kita bisa lebih leluasa merealisasikan janji-janji politik kepada masyarakat. Sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan tetap berjalan sesuai aturan,” ujarnya.
Dilema Politik dan Pemerintahan
Kebijakan efisiensi anggaran memang tidak bisa dihindari, mengingat pemerintah pusat berusaha menjaga stabilitas fiskal. Namun, di daerah, kebijakan ini menimbulkan dilema serius. Kepala daerah harus bijak dalam mengambil keputusan agar tetap selaras dengan kebijakan nasional tanpa mengorbankan aspirasi masyarakat yang memilih mereka.
Bagi Kota Bengkulu, tantangan ini semakin berat karena menyangkut nasib ribuan tenaga honorer yang menunggu kepastian status. Sementara di sisi lain, kebutuhan pembangunan infrastruktur tidak bisa ditunda.
Meski begitu, Walikota Dedy Wahyudi memastikan bahwa dirinya akan terus berupaya menyeimbangkan dua kepentingan besar ini. Ia menegaskan komitmennya menjaga agar pelayanan publik dan pembangunan daerah tetap berjalan, sekalipun dengan anggaran yang lebih terbatas.
“Kita harus terus berjuang mencari solusi terbaik. Intinya, jangan sampai masyarakat yang dirugikan,” tutupnya.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
