TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Gubernur Bengkulu Helmi Hasan memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) bersama seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Bengkulu yang digelar di Ruang Rapat Lantai III Kantor Gubernur, Senin (6/10). Pertemuan tersebut membahas berbagai isu strategis, mulai dari pengelolaan anggaran, peningkatan kinerja aparatur, hingga optimalisasi pelayanan publik.
Dalam arahannya, Gubernur Helmi menekankan pentingnya disiplin dalam pengelolaan belanja pegawai sesuai amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD). Menurutnya, saat ini belanja pegawai Pemerintah Provinsi Bengkulu masih berada di angka 41 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Padahal, aturan menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30 persen, tidak termasuk tunjangan guru, dengan masa transisi lima tahun.
“Proporsi belanja pegawai kita masih cukup tinggi. Kondisi ini disebabkan jumlah ASN yang masih besar. Karena itu, kita perlu strategi agar pengelolaan anggaran lebih sehat dan sesuai aturan,” jelas Helmi.
Selain soal anggaran, Helmi juga mengingatkan jajaran OPD agar tidak main-main dalam urusan hukum. Ia meminta setiap temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera ditindaklanjuti sesuai prosedur, tanpa kompromi ataupun penyelesaian lewat jalur lobi.
“Kalau ada masalah hukum, selesaikan sesuai aturan. Kalau ada yang harus dikembalikan, segera kembalikan. Jangan tunggu sampai berlarut-larut. Ini saya sampaikan sebagai ajakan agar kita berubah lebih baik, sesuai peraturan,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Gubernur juga menyoroti persiapan pembahasan APBD 2026. Ia menegaskan seluruh kepala OPD harus bekerja secara transparan dan akuntabel. Helmi menekankan agar tidak ada kesepakatan yang bisa menimbulkan masalah di kemudian hari. Selain itu, ia juga mengingatkan agar lingkungan kerja di setiap OPD tetap dijaga dengan baik, bersih, dan nyaman.
Tak hanya itu, Gubernur Helmi turut memberikan pesan khusus kepada para ASN terkait penggunaan media sosial di era digital. Menurutnya, keterbukaan informasi saat ini menuntut kehati-hatian setiap aparatur dalam bertindak, termasuk dalam aktivitas di dunia maya.
“Sekarang zaman transparan, tidak ada sekat. Karena itu, gunakan media sosial untuk hal-hal positif. Jaga diri dan jangan sampai mencederai citra pemerintah,” pesannya.
Dalam kesempatan yang sama, Helmi menegaskan fokus utama pemerintah provinsi tetap pada kesejahteraan rakyat. Ia menyebutkan tiga program prioritas yang akan digarap serius dalam tiga tahun ke depan, yaitu perbaikan infrastruktur jalan, penyediaan ambulans, serta penyaluran program bantuan rakyat yang tepat sasaran.
“Saya tunggu saran dan masukan dari seluruh OPD untuk mendukung program ini. Rakyat harus kita dahulukan. Target kita tiga tahun ke depan: jalan mulus, ambulans menjangkau masyarakat, dan bantuan sampai kepada yang berhak,” ujar Helmi.
Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara OPD, meningkatkan efisiensi anggaran, serta memastikan arah pembangunan daerah benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat Bengkulu.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
