TEROPONGPUBLIK.CO.ID -Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B Najamuddin, menekankan pentingnya memastikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjalankan fungsi representasinya dengan baik dalam proses pemilihan kepala daerah. Ia mengingatkan agar proses tersebut bebas dari intervensi maupun praktik politik transaksional.
“Penting untuk memastikan DPRD menjalankan fungsi representasinya secara baik, tanpa adanya intervensi atau politik transaksional dalam pemilihan kepala daerah,” tegas Sultan.
Meski mendukung gagasan ini, Sultan menilai wacana reformasi mekanisme pemilihan kepala daerah membutuhkan kajian mendalam sebelum diimplementasikan. Ia mendorong pelibatan akademisi, pakar politik, masyarakat, serta organisasi masyarakat (ormas) untuk memastikan keputusan yang diambil benar-benar membawa manfaat bagi sistem demokrasi di Indonesia.
“Saya secara pribadi sepakat dan mendukung gagasan ini, tetapi secara kelembagaan (DPD RI), hal ini masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Wacana ini sudah saya tuangkan dalam buku saya dan beberapa kali saya diskusikan dengan Presiden,” ungkap Sultan.
Menurut Sultan, Presiden juga mengkhawatirkan tingginya biaya politik dalam proses pemilihan kepala daerah. “Pilkada kita ini ‘very-very high cost,’ dan beliau sangat konsen terhadap isu ini. Apa pun perubahan yang diusulkan, asalkan tujuannya memperbaiki demokrasi dan membawa manfaat bagi rakyat, tentu saya mendukungnya,” tambahnya.
Pernyataan Sultan ini mencerminkan urgensi untuk mengevaluasi sistem demokrasi agar lebih efisien, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Diskusi dan kajian mendalam diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas demokrasi tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar yang telah dibangun
