TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam upaya membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih kokoh. Melalui kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritasyang digelar di Provinsi Bengkulu, lembaga antirasuah itu berkomitmen menanamkan nilai-nilai integritas dan antikorupsi mulai dari lingkup terkecil, yakni keluarga.
Plh. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, David Sepriwaraa, menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari sistem peringatan dini (early warning system) dalam mencegah dan menangkal praktik korupsi di pemerintahan. Bengkulu, menurutnya, termasuk salah satu daerah yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Apresiasi kami sampaikan kepada pemerintah provinsi Bengkulu, baik Gubernur maupun Wakil Gubernur, atas dukungan dan komitmennya terhadap kegiatan ini. Tujuan kami bukan hanya seremonial, tapi membangun budaya integritas yang hidup di semua lini pemerintahan dan masyarakat,” ujar David.
Ia menambahkan, Bimtek ini tidak hanya menyasar aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga keluarga mereka, pelaku usaha, hingga organisasi masyarakat. Keluarga, kata David, menjadi benteng pertama dalam pembentukan karakter integritas seseorang. “Integritas bukan sekadar kata-kata. Ia harus dibuktikan melalui sikap, perilaku, dan tindakan sehari-hari,” tegasnya.
Dalam kegiatan yang berlangsung selama tiga hari tersebut, peserta mendapatkan berbagai materi terkait nilai-nilai dasar antikorupsi, etika pelayanan publik, serta cara mengenali potensi penyimpangan di lingkungan kerja. Selain itu, sesi edukasi dan diskusi interaktif juga digelar untuk memperkuat pemahaman peserta tentang pentingnya keteladanan dalam keluarga ASN.
David juga menyoroti fenomena flexing atau pamer gaya hidup mewah oleh sebagian pejabat publik di media sosial. Ia menilai perilaku tersebut dapat menimbulkan persepsi negatif di masyarakat dan memicu dugaan penyalahgunaan jabatan. “Di era digital, semua mata mengawasi. Karena itu, penting bagi pejabat publik dan keluarganya untuk menjaga kesederhanaan dan memberi contoh baik,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bengkulu, Ir. Mian, menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung langkah-langkah KPK dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih. Ia menyatakan bahwa penindakan terhadap praktik korupsi akan dilakukan secara tegas apabila ditemukan bukti yang kuat.
“Kami tidak akan mentolerir penyimpangan apa pun di lingkungan pemerintahan. Jika ada indikasi pelanggaran hukum, tentu langkah tegas akan diambil sesuai prosedur yang berlaku,” kata Mian.
Menurutnya, upaya pencegahan melalui pembinaan dan edukasi seperti yang dilakukan KPK sangat penting agar ASN memahami batas kewenangan, tanggung jawab, dan risiko hukum dari setiap tindakan yang menyimpang. “Kita ingin seluruh ASN bekerja dengan penuh tanggung jawab dan menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tambahnya.
Kegiatan KPK di Bengkulu ini tidak hanya menjadi ajang sosialisasi, tetapi juga ruang pembelajaran bersama untuk membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya integritas. Harapannya, melalui edukasi dan keteladanan, akan lahir generasi keluarga yang jujur, transparan, dan berkomitmen memberantas korupsi sejak dari rumah.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
