Skip to main content

Pemerintah Dinilai Lamban Tanggapi Keluhan Petani, Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Beri Teguran

Pemerintah Dinilai Lamban Tanggapi Keluhan Petani, Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu Beri Teguran

TEROPONGPUBLIK.CO.ID  <<<>>>  Wakil Ketua DPRD Kota Bengkulu, Rahmad Widodo, S.Hut, mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya respons pemerintah dalam menanggapi keluhan para petani. Khususnya, terkait serangan hama yang menyebabkan sebagian petani mengalami gagal panen.

Keluhan ini sebelumnya disampaikan oleh seorang petani bernama Buyung Mustafa. Ia merasa bahwa pemerintah tidak memberikan perhatian serius terhadap permasalahan yang dihadapi petani.

"Sebagian petani mengalami gagal panen karena tidak ada tindakan nyata dari pemerintah atas aduan kami mengenai hama yang menyerang tanaman," ujar Buyung.

Menanggapi hal tersebut, Rahmad Widodo menegaskan bahwa pemerintah, terutama melalui Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), harus lebih proaktif dalam merespons permasalahan petani. Ia menilai keterlambatan ini sangat disayangkan dan tidak seharusnya terjadi.

"Pemerintah, melalui PPL, seharusnya lebih sigap dalam mencari solusi atas keluhan petani. Ini sejalan dengan kebijakan nasional untuk mencapai swasembada pangan. Kejadian seperti ini tidak boleh terulang lagi," tegas Rahmad Widodo.

Pernyataan ini ia sampaikan usai menghadiri panen raya jagung serentak yang diselenggarakan secara nasional oleh Polri pada Rabu pagi (26/2/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya koordinasi antara pemerintah daerah dan petani agar setiap keluhan dapat segera ditangani sebelum berdampak lebih luas.

Rahmad menekankan bahwa ketahanan pangan sangat bergantung pada kebijakan yang berpihak kepada petani. Ia berharap pemerintah lebih serius dalam memberikan pendampingan dan solusi cepat atas berbagai permasalahan yang muncul di sektor pertanian.

"Keberlanjutan sektor pertanian memerlukan perhatian penuh dari pemerintah. Jangan sampai petani merasa diabaikan," tutupnya.

Dengan adanya peringatan ini, diharapkan pemerintah daerah lebih responsif dalam menangani keluhan petani agar sektor pertanian tetap produktif dan berdaya saing.(**)