TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>> Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu terus memperkuat sinergi dengan dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini ditegaskan dalam rapat koordinasi Tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Provinsi Bengkulu yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Bengkulu, Herwan Antoni, di Ruang Rapat Merah Putih Kantor Gubernur, Kamis (2/10/2025).
Dalam arahannya, Herwan menjelaskan bahwa pembentukan Tim TJSP telah diatur secara resmi melalui Surat Keputusan Gubernur Bengkulu. Tim tersebut dibentuk sebagai wadah koordinasi agar kontribusi perusahaan melalui program CSR dapat lebih terarah, terukur, dan selaras dengan visi pembangunan daerah.
“Tim diharapkan dapat berperan aktif mendukung program prioritas Pemprov, terutama Program Bantu Rakyat. Ke depan, setiap bidang harus mampu menjalankan tugas secara konsisten dan bertanggung jawab agar kegiatan benar-benar berdampak positif bagi masyarakat,” ujar Herwan.
Ia menambahkan, program CSR yang digulirkan perusahaan tidak boleh berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus sejalan dengan kebutuhan pembangunan yang telah dipetakan pemerintah. Dengan demikian, bantuan perusahaan tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menyentuh persoalan mendasar masyarakat.
Sejalan dengan hal itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Provinsi Bengkulu, Hj. Yuliswani, menekankan pentingnya komitmen seluruh anggota tim. Menurutnya, Tim TJSP tidak hanya bertugas menampung aspirasi atau usulan program, tetapi juga harus melakukan perencanaan matang serta pemantauan berkala.
“Tugas utama tim ini adalah merencanakan dan mengoordinasikan program bersama perusahaan melalui mekanisme CSR. Selain itu, kita juga memiliki kewajiban memastikan program tersebut benar-benar dilaksanakan dan memberi manfaat nyata. Jadi bukan sekadar formalitas, melainkan harus tepat sasaran,” jelas Yuliswani.
Ia juga mengingatkan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi hal penting dalam pelaksanaan CSR. Untuk itu, pemantauan serta evaluasi akan dilakukan secara berkala agar perusahaan dapat lebih terarah dalam menyalurkan bantuan sosial maupun pembangunan infrastruktur.
Rapat koordinasi yang digelar ini menjadi momentum awal untuk menyatukan langkah antara Pemprov Bengkulu dan dunia usaha. Pemprov menegaskan bahwa sektor swasta memiliki peran strategis dalam memperkuat pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, peningkatan ekonomi masyarakat, hingga perlindungan lingkungan.
Dengan adanya wadah koordinasi TJSP, diharapkan tidak ada lagi tumpang tindih atau ketidaksesuaian antara program CSR perusahaan dengan kebutuhan masyarakat daerah. Justru, kolaborasi yang baik akan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan serta mendukung kesejahteraan masyarakat Bengkulu secara menyeluruh.
Herwan menutup rapat dengan mengajak semua pihak, baik OPD terkait maupun dunia usaha, untuk bergerak bersama. “Kita ingin memastikan setiap rupiah yang digelontorkan melalui CSR benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Karena pada akhirnya, pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tugas bersama,” pungkasnya.
Melalui langkah ini, Pemprov Bengkulu optimis sinergi yang dibangun akan menjadi contoh kolaborasi pemerintah dan perusahaan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
