TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<<>>>> Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mengambil langkah konkret untuk mendukung Program Strategis Nasional (PSN) Presiden Prabowo Subianto di sektor ketahanan dan kemandirian energi. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mempersiapkan pengembangan industri biodiesel berbasis minyak kelapa sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO) yang dinilai memiliki prospek besar di Provinsi Bengkulu.
Komitmen tersebut dibahas dalam rapat inventarisasi data perusahaan CPO yang digelar di Ruang Rapat Merah Putih Lantai II Kantor Gubernur Bengkulu, Senin (13/7/2026). Rapat dipimpin langsung Wakil Gubernur Bengkulu Mian bersama Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni dan dihadiri sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pertemuan tersebut menjadi tahap awal penyusunan data komprehensif mengenai perusahaan perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang beroperasi di Bengkulu, termasuk kapasitas produksi, distribusi, hingga aktivitas ekspor CPO. Data tersebut nantinya akan menjadi bahan utama dalam penyusunan rencana pembangunan industri biodiesel di daerah.
Dalam arahannya, Wakil Gubernur Mian menegaskan bahwa Bengkulu memiliki keunggulan komparatif karena merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit yang cukup besar di Indonesia. Ketersediaan bahan baku dinilai menjadi modal utama untuk mengembangkan industri hilir yang mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah.
Menurutnya, pembangunan pabrik biodiesel tidak hanya bertujuan mendukung program nasional di bidang energi, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah daerah dalam mempercepat pengembangan kawasan industri Pulau Baai sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di Bengkulu.
"Potensi pembangunan pabrik biodiesel di Bengkulu sangat besar karena bahan bakunya tersedia melimpah. Hal ini juga selaras dengan program Gubernur Bengkulu dalam memperkuat kawasan industri Pulau Baai. Oleh karena itu, seluruh OPD harus menyatukan langkah melalui pendataan yang akurat dan terintegrasi," ujar Mian.
Ia menjelaskan, rapat tersebut menjadi titik awal untuk menyelaraskan proses pencatatan, observasi lapangan, serta pengumpulan berbagai informasi yang dibutuhkan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah.
Selain memetakan jumlah perusahaan CPO, pemerintah juga akan mengidentifikasi kapasitas produksi, jalur distribusi, hingga volume ekspor yang selama ini dilakukan dari Bengkulu. Informasi tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran utuh mengenai potensi pasokan bahan baku bagi industri biodiesel.
Program biodiesel yang tengah dipersiapkan pemerintah pusat mengarah pada implementasi Biodiesel B50, yakni bahan bakar yang tersusun dari campuran 50 persen Fatty Acid Methyl Ester (FAME) berbahan baku minyak kelapa sawit dan 50 persen bahan bakar diesel berbasis fosil. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari strategi nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya dalam negeri.
Mian meminta seluruh perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan sektor perkebunan, industri, perdagangan, hingga investasi bergerak cepat menyelesaikan proses pendataan. Menurutnya, waktu yang tersedia cukup terbatas karena hasil inventarisasi akan segera dilaporkan kepada pemerintah pusat.
"Pendataan harus segera dituntaskan karena menjadi bagian dari dukungan Pemerintah Provinsi Bengkulu terhadap program Presiden Republik Indonesia. Data yang lengkap akan menjadi bahan bagi Bapak Gubernur saat memaparkan kesiapan Bengkulu kepada pemerintah pusat dalam waktu dekat," tegasnya.
Ia optimistis apabila seluruh tahapan administrasi, perencanaan, serta koordinasi berjalan sesuai jadwal, pembangunan pabrik biodiesel di Bengkulu dapat mulai direalisasikan pada tahun 2027.
Keberadaan industri biodiesel diyakini akan memberikan dampak positif yang luas bagi daerah. Selain meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa sawit, pembangunan pabrik juga diperkirakan mampu menarik investasi baru, membuka ribuan peluang kerja, memperkuat sektor industri pengolahan, hingga meningkatkan pendapatan masyarakat.
Di sisi lain, hilirisasi kelapa sawit akan mengurangi ketergantungan terhadap penjualan bahan baku mentah sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih besar oleh daerah penghasil.
Pemerintah Provinsi Bengkulu berharap kesiapan data serta sinergi lintas sektor menjadi modal penting agar Bengkulu dapat dipercaya menjadi salah satu lokasi pengembangan industri biodiesel nasional. Dengan potensi perkebunan sawit yang besar dan dukungan kawasan industri Pulau Baai, Bengkulu dinilai memiliki peluang kuat menjadi pusat hilirisasi kelapa sawit sekaligus berkontribusi dalam mewujudkan kemandirian energi Indonesia.
Pewarta : Amg
Editing : Adib Saputra
