TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Pemerintah Provinsi Bengkulu mulai mengambil langkah konkret untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan setelah menerima hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025. Hasil survei tersebut dijadikan bahan evaluasi untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu diperkuat di lingkungan organisasi perangkat daerah (OPD).
Upaya tindak lanjut itu dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Ruang Rapat Merah Putih, Kantor Gubernur Bengkulu, Selasa (8/9/2026). Pertemuan dipimpin Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu, Nandar Munadi, bersama Pelaksana Tugas (Plt.) Inspektur Provinsi Bengkulu, R.A. Denni.
Rapat tersebut tidak hanya membahas capaian angka SPI, tetapi diarahkan untuk menyusun langkah perbaikan yang dapat diterapkan masing-masing perangkat daerah. Pemerintah daerah ingin memastikan rekomendasi survei diterjemahkan menjadi program dan perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan.
Nandar Munadi meminta seluruh kepala OPD tidak memandang SPI sebagai kegiatan administratif yang hanya dilakukan untuk memenuhi kewajiban. Menurutnya, survei tersebut dapat menjadi alat untuk melihat kondisi integritas sekaligus mengukur sejauh mana tata kelola pemerintahan telah berjalan sesuai prinsip yang diharapkan.
Ia menilai hasil survei harus dibaca secara terbuka agar berbagai kelemahan dapat segera diketahui dan diperbaiki. Evaluasi tersebut juga membutuhkan keterlibatan seluruh jajaran, bukan hanya Inspektorat sebagai unsur pengawasan internal.
“Jangan jadikan Survei Penilaian Integritas hanya sekadar formalitas. Hendaknya hasil survei ini menjadi cerminan dan bahan evaluasi kita agar ke depan bisa menjadi lebih baik,” tegas Nandar.
Menurutnya, perbaikan integritas membutuhkan komitmen yang konsisten. Karena itu, setiap rekomendasi yang muncul dari SPI 2025 perlu ditindaklanjuti dengan rencana kerja yang jelas, terukur, serta memiliki penanggung jawab
Pemprov Bengkulu juga mendorong terbangunnya koordinasi yang lebih kuat antara Inspektorat dan seluruh perangkat daerah. Sinergi diperlukan agar proses tindak lanjut dapat berjalan secara efektif sekaligus menghasilkan data yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Nandar berharap kerja bersama tersebut mampu mendorong peningkatan hasil SPI pada periode berikutnya.
“Kita rapat di sini untuk menindaklanjuti hasil SPI 2025. Saya berharap kita semua dapat bersinergi agar hasil SPI kita tahun ini menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya,” ujarnya.
Sementara itu, R.A. Denni menjelaskan, Inspektorat bersama OPD terkait telah menyiapkan sejumlah langkah teknis untuk memperlancar tindak lanjut SPI 2025.
Salah satu mekanisme yang disiapkan adalah menunjuk sekretaris pada masing-masing OPD sebagai person in charge (PIC). Penunjukan tersebut bertujuan memperjelas koordinasi sekaligus memastikan kebutuhan data dapat dipenuhi secara cepat dan akurat.
“Langkah-langkah yang telah kami lakukan melalui kerja sama tim Inspektorat dan OPD terkait, salah satunya dengan menunjuk sekretaris di setiap OPD sebagai PIC,” jelas Denni.
Penunjukan PIC diharapkan membuat proses pengumpulan data dan pemenuhan tindak lanjut SPI lebih terorganisasi. Setiap OPD memiliki pihak yang bertanggung jawab untuk berkoordinasi dengan Inspektorat sehingga proses evaluasi tidak berjalan sendiri-sendiri.
Pemprov Bengkulu menargetkan hasil SPI 2025 menjadi momentum memperkuat budaya integritas di lingkungan birokrasi. Perbaikan tidak hanya diarahkan pada peningkatan skor survei, tetapi juga pada perubahan pola kerja, penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, tindak lanjut SPI diharapkan menghasilkan dampak yang dapat dirasakan masyarakat. Pemerintahan yang memiliki integritas kuat dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam menciptakan pelayanan yang transparan, profesional, dan semakin dipercaya publik.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
