TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Pemerintah Provinsi Bengkulu terus memperkuat langkah strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu terobosan yang akan segera direalisasikan adalah pembentukan Sentra Komando di seluruh daerah sebagai pusat koordinasi, pengelolaan data, serta percepatan penanganan stunting dan kemiskinan.
Komitmen tersebut disampaikan Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, saat menerima kunjungan Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Bengkulu, Zamhir Setiawan, di ruang kerjanya pada Senin (8/6/2026). Pertemuan itu juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Herwan Antoni dan jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Provinsi Bengkulu.
Menurut Mian, pembentukan Sentra Komando merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri yang menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam pengendalian penduduk, pelayanan keluarga berencana, penurunan stunting, dan pengentasan kemiskinan.
Ia menjelaskan bahwa Sentra Komando nantinya berfungsi sebagai pusat informasi dan koordinasi yang akan mengintegrasikan berbagai data kependudukan hingga tingkat desa dan kelurahan. Melalui sistem tersebut, pemerintah dapat melakukan pemetaan kondisi masyarakat secara lebih akurat sehingga program pembangunan dapat berjalan tepat sasaran.
“Pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten dan kota akan membangun Sentra Komando sebagai wadah penguatan koordinasi dalam menangani persoalan stunting dan kemiskinan. Data dari 129 kecamatan serta 1.513 desa dan kelurahan akan menjadi dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih efektif,” ujar Mian.
Ia menilai bahwa keberadaan data yang valid dan terbarukan menjadi faktor penting dalam menentukan langkah intervensi pemerintah. Dengan adanya Sentra Komando, seluruh informasi terkait kondisi sosial masyarakat dapat dipantau secara terintegrasi sehingga mempercepat pengambilan keputusan.
Lebih lanjut, Mian menegaskan bahwa program keluarga berencana memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Menurutnya, keluarga yang mampu merencanakan jumlah anggota keluarga secara ideal akan lebih mudah memenuhi kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
Optimalisasi pelayanan keluarga berencana juga diyakini dapat menjadi salah satu instrumen efektif dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Selain itu, keluarga yang sehat dan terencana berpotensi melahirkan generasi yang lebih berkualitas sehingga mampu menekan angka stunting di masa mendatang.
“Program keluarga berencana bukan hanya berkaitan dengan pengendalian jumlah penduduk, tetapi juga menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan keluarga,” katanya.
Wakil Gubernur menambahkan bahwa pembangunan daerah yang berhasil harus dimulai dari pembangunan desa. Oleh sebab itu, Sentra Komando akan menjadi sarana penting dalam mengawasi pelaksanaan program pemerintah hingga ke tingkat paling bawah.
Ia optimistis langkah tersebut dapat membantu pemerintah daerah dalam memantau perkembangan indikator kesejahteraan masyarakat secara berkala. Dengan demikian, berbagai persoalan sosial dapat ditangani lebih cepat dan tepat.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu, Zamhir Setiawan, menjelaskan bahwa kunjungan kerja yang dilakukan bertujuan memperkuat implementasi SKB Empat Menteri di daerah. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk kolaborasi pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan mutu layanan keluarga berencana di seluruh Indonesia.
Zamhir mengatakan bahwa SKB Empat Menteri mengatur standar pelayanan, pengawasan, hingga evaluasi program keluarga berencana agar berjalan secara optimal. Kebijakan tersebut juga memastikan ketersediaan alat dan obat kontrasepsi yang aman, berkualitas, serta mudah diakses masyarakat.
“Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh fasilitas kesehatan memiliki layanan keluarga berencana yang memenuhi standar serta didukung distribusi alat kontrasepsi yang merata,” jelasnya.
Ia berharap sinergi antara Pemerintah Provinsi Bengkulu, pemerintah kabupaten dan kota, serta BKKBN dapat mempercepat pencapaian target pembangunan keluarga. Selain mendukung penurunan prevalensi stunting, langkah tersebut juga diharapkan mampu memperkuat upaya pengentasan kemiskinan yang menjadi salah satu prioritas pembangunan nasional.
Dengan pembentukan Sentra Komando yang berbasis data hingga tingkat desa dan kelurahan, Pemerintah Provinsi Bengkulu optimistis mampu menciptakan sistem pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Upaya ini sekaligus menjadi wujud komitmen pemerintah dalam menghadirkan pelayanan yang lebih efektif guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat Bengkulu di masa depan
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
