TEROPONGPUBLIK.CO.ID - Penertiban pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di kawasan terlarang di Kota Bengkulu mulai menunjukkan hasil yang signifikan. Berdasarkan data hasil survei Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, mayoritas pedagang yang selama ini berjualan di badan jalan dan area terlarang ternyata bukan merupakan warga Kota Bengkulu.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kota Bengkulu, Sahat Marulitua Situmorang, mengungkapkan bahwa dari hasil pendataan yang dilakukan di lapangan, sekitar 70 persen pedagang yang menempati badan jalan tidak memiliki KTP Kota Bengkulu. Sementara itu, hanya sekitar 30 persen pedagang yang tercatat sebagai warga lokal.
“Dari hasil survei yang dilakukan bersama OPD terkait, sekitar 70 persen pedagang yang berjualan di badan jalan bukan warga Kota Bengkulu. Mereka tidak memiliki KTP Kota Bengkulu, sementara yang ber-KTP Kota Bengkulu hanya sekitar 30 persen,” tegas Sahat, Senin (19/1/2026).
Lebih lanjut, Sahat menjelaskan bahwa pedagang lokal yang berjumlah 30 persen tersebut sejatinya sudah memiliki tempat usaha resmi di dalam area pasar. Namun, mereka memilih keluar dan berjualan di badan jalan karena faktor persaingan dengan pedagang lain yang lebih dulu menempati lokasi terlarang.
“Pedagang lokal ini sebenarnya sudah memiliki lapak resmi di dalam pasar. Tapi karena melihat banyak pedagang lain berjualan di luar, mereka merasa khawatir tidak mendapatkan pembeli jika tetap bertahan di dalam pasar. Akhirnya mereka ikut berjualan ke jalan,” jelasnya.
Menurut Sahat, kondisi tersebut menciptakan efek domino yang semakin memperparah kesemrawutan kawasan pasar. Jalanan menjadi macet, hak pejalan kaki terganggu, serta menurunkan estetika dan ketertiban kota. Oleh karena itu, penertiban dilakukan secara tegas namun tetap humanis, dengan tujuan mengembalikan fungsi jalan dan pasar sebagaimana mestinya.
“Hari ini setelah kawasan jalan kita bersihkan, tidak ada lagi alasan bagi pedagang untuk berjualan di luar. Semua pedagang, khususnya yang sudah memiliki lapak, wajib kembali masuk ke dalam pasar,” tambah Sahat.
Upaya penertiban ini mulai membuahkan hasil positif. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Bengkulu mencatat adanya peningkatan jumlah pedagang yang mendaftar untuk menempati lapak resmi di dalam pasar. Di kawasan Pasar Panorama, tercatat sebanyak 65 pedagang telah mendaftarkan diri untuk berjualan secara resmi.
Sementara itu, di Pasar Minggu, sebanyak 51 pedagang juga telah terdata dan siap menempati kios yang disediakan.
Data tersebut menjadi indikator bahwa langkah penertiban tidak hanya bersifat represif, tetapi juga disertai dengan solusi nyata bagi pedagang. Pemerintah Kota Bengkulu memastikan bahwa pedagang tetap difasilitasi agar dapat berjualan dengan nyaman, tertib, dan sesuai aturan yang berlaku.
Kasatpol PP Kota Bengkulu juga menegaskan bahwa operasi penertiban ini merupakan hasil kerja sama lintas sektor yang solid. Pemerintah Kota Bengkulu bersinergi dengan jajaran TNI dan Polri untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib, dan kondusif.
“Ini bukan kerja Satpol PP sendiri. Ini adalah hasil kolaborasi Pemerintah Kota Bengkulu bersama TNI dan Polri. Semua pihak bergerak dengan satu tujuan, yakni menegakkan Peraturan Daerah dan menjaga kepentingan masyarakat luas,” tegasnya.
Sahat juga menyadari bahwa kebijakan tegas seperti ini tidak selalu disukai oleh semua pihak. Namun, ia menegaskan siap menanggung konsekuensi demi kepentingan publik yang lebih besar.
“Kalau dalam proses penegakan Perda ini ada pihak yang tidak suka, biarlah Kasatpol PP yang dibenci. Yang terpenting, aturan ditegakkan dan kepentingan masyarakat luas terjaga. Keberhasilan penertiban ini adalah keberhasilan Pemerintah Kota Bengkulu bersama seluruh jajaran TNI dan Polri,” pungkas Sahat.
Dengan langkah tegas namun terukur ini, Pemerintah Kota Bengkulu berharap kawasan pasar dapat kembali tertata, aktivitas ekonomi berjalan lancar, serta wajah kota menjadi lebih tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh masyarakat.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
