TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Penanganan kasus dugaan tindak pidana seksual di wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah memasuki babak baru. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Bengkulu Tengah resmi menyerahkan seorang tersangka beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah, Rabu (11/11/2026).
Penyerahan tersangka dan barang bukti atau dikenal dengan Tahap II tersebut berlangsung sekitar pukul 13.00 WIB di Kantor Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah. Proses ini menandai bahwa penyidikan perkara telah dinyatakan lengkap atau P-21 sehingga penanganannya dilanjutkan ke tahap penuntutan.
Tersangka yang diserahkan berinisial **SS (28)**, warga Desa Bajak 1, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah. Penyerahan dilakukan oleh personel Unit PPA Satreskrim Polres Bengkulu Tengah dan diterima langsung oleh Jaksa Penuntut Umum, Dinda Ayu Wahyunung Budi, S.H.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana perkosaan, percobaan perkosaan dan/atau pencabulan yang dilaporkan terjadi di Desa Bajak 1, Kecamatan Taba Penanjung, pada Rabu, 16 September 2026, sekitar pukul 02.30 WIB.
Dalam penanganan perkara ini, penyidik menggunakan dasar hukum Pasal 473 juncto Pasal 17 dan/atau Pasal 414 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kasus tersebut tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/81/IX/2026/SPKT/Polres Bengkulu Tengah/Polda Bengkulu tertanggal 16 September 2026. Sementara proses penyidikan dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor SP.Sidik/52/IX/Res.1.24/2026/Satreskrim pada tanggal yang sama.
Pelaksanaan Tahap II ini melibatkan empat personel kepolisian, yakni IPDA Yulian Afandi, S.H., BRIPTU Rahmat Erik Maulana, S.H., BRIPDA Dovin Praditya, dan BRIPDA Egi Saputra Pratama.
Seluruh rangkaian penyerahan tersangka dan barang bukti berlangsung tertib serta berjalan lancar. Dengan diserahkannya tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada pihak kejaksaan, proses hukum selanjutnya menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum untuk mempersiapkan tahapan penuntutan.
Tahap II merupakan bagian penting dalam sistem peradilan pidana. Melalui proses tersebut, koordinasi antara penyidik kepolisian dan kejaksaan dilakukan agar perkara dapat dilanjutkan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selanjutnya, tersangka akan menjalani proses hukum pada tahapan penuntutan hingga persidangan di pengadilan. Penentuan bersalah atau tidaknya tersangka sepenuhnya menjadi kewenangan majelis hakim berdasarkan fakta dan alat bukti yang terungkap di persidangan.
Pewarta: Rizon
Editing: Adi Saputra
