TEROPONGPUBLIK.CI.ID <<<>>> Upaya memperkuat kesejahteraan pekerja dan keluarganya terus didorong melalui program pemberdayaan ekonomi. Salah satunya diwujudkan melalui kegiatan Pemberdayaan Ekonomi dan Kemandirian Penerima Manfaat (PEKA) yang digelar di Aula Kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bengkulu, Selasa (18/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi ruang untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, BPJS Ketenagakerjaan, OJK, dan berbagai pihak terkait dalam mendorong penerima manfaat agar tidak hanya memperoleh perlindungan sosial, tetapi juga memiliki kemampuan meningkatkan taraf ekonomi secara berkelanjutan.
Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Bengkulu, Khairil Anwar, hadir dalam kegiatan tersebut. Ia menilai program PEKA memiliki nilai strategis karena menggabungkan aspek perlindungan pekerja dengan upaya membangun kemandirian ekonomi masyarakat.
Menurut Khairil, perlindungan sosial ketenagakerjaan tidak seharusnya berhenti pada pemberian rasa aman ketika pekerja menghadapi risiko pekerjaan. Lebih dari itu, dukungan yang diberikan juga perlu diarahkan agar masyarakat mampu memperkuat kondisi ekonomi keluarga dan menciptakan sumber pendapatan yang lebih stabil.
Pemerintah Provinsi Bengkulu, kata dia, memberikan apresiasi terhadap BPJS Ketenagakerjaan yang terus mengembangkan berbagai inovasi untuk memberikan manfaat lebih luas kepada masyarakat pekerja.
“Harapan kita, para penerima manfaat dapat memanfaatkan dukungan yang diberikan secara optimal untuk mengembangkan usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, serta menciptakan peluang ekonomi baru,” ujar Khairil.
Ia juga mendorong penerima manfaat agar tidak melihat bantuan atau dukungan program hanya sebagai manfaat sesaat. Pengelolaan yang tepat, perencanaan usaha, dan keberanian mengembangkan potensi ekonomi dinilai penting agar program tersebut benar-benar memberikan hasil jangka panjang.
Literasi Keuangan Bengkulu Lampaui Nasional
Penguatan kemandirian ekonomi juga tidak dapat dilepaskan dari kemampuan masyarakat dalam memahami dan menggunakan layanan keuangan. Dalam kegiatan tersebut, Kepala OJK Provinsi Bengkulu Ayu Laksmi Syntia Dewi memaparkan perkembangan literasi dan inklusi keuangan masyarakat Bengkulu.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, tingkat literasi keuangan masyarakat Provinsi Bengkulu tercatat mencapai 72,36 persen. Angka tersebut berada di atas rata-rata nasional yang tercatat sebesar 69,57 persen.
Sementara itu, tingkat inklusi keuangan di Bengkulu mencapai 93,88 persen, juga sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian nasional sebesar 93,61 persen.
Ayu menyebut capaian tersebut menunjukkan adanya perkembangan positif dalam pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan sekaligus semakin terbukanya akses masyarakat terhadap sektor keuangan formal.
Kondisi tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat program pemberdayaan ekonomi seperti PEKA. Dengan literasi yang semakin baik, masyarakat diharapkan mampu mengambil keputusan keuangan secara lebih bijak, termasuk ketika mengelola modal, mengembangkan usaha, menabung, maupun menggunakan produk jasa keuangan.
Program PEKA pun diharapkan tidak hanya menghasilkan penerima manfaat yang lebih terlindungi, tetapi juga mampu melahirkan keluarga pekerja yang semakin produktif dan mandiri.
Kolaborasi antara pemerintah daerah, BPJS Ketenagakerjaan, OJK, dan masyarakat menjadi faktor penting untuk memastikan program pemberdayaan berjalan tepat sasaran. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperluas akses terhadap perlindungan sosial sekaligus membuka kesempatan ekonomi baru bagi masyarakat Bengkulu.
Dengan dukungan perlindungan ketenagakerjaan, peningkatan literasi keuangan, serta pendampingan ekonomi yang berkelanjutan, program PEKA diharapkan mampu menjadi salah satu instrumen untuk memperkuat kesejahteraan pekerja dan keluarganya di Provinsi Bengkulu.
Editing : Amg
Editing : Adi Saputra
