TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Upaya penanganan banjir di Kota Bengkulu terus dipercepat. Pemerintah Kota melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) kini mengintensifkan koordinasi lintas instansi guna memastikan langkah penanggulangan berjalan sesuai aturan, terutama pada wilayah yang masuk kawasan konservasi.
Salah satu langkah konkret dilakukan dengan menjalin komunikasi resmi bersama Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu. Pertemuan tersebut digelar pada Rabu (25/02/2026) sebagai bagian dari proses pengajuan izin teknis normalisasi sejumlah saluran air yang berada di area lindung.
Hadir dalam pertemuan itu Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR Kota Bengkulu, Yosep Ferry Yorizal. Ia diterima langsung oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha BKSDA, Zainal Asikin, serta Kepala Seksi KSDA Wilayah II, Mariska Tarantona. Dialog berlangsung konstruktif dengan fokus utama pada sinkronisasi rencana teknis dan aspek regulasi lingkungan.
Empat saluran air menjadi prioritas dalam agenda normalisasi. Keempatnya berada di kawasan strategis yang bersinggungan langsung dengan Taman Wisata Alam Pantai Panjang serta kawasan konservasi Danau Dendam Tak Sudah. Karena masuk wilayah pengawasan konservasi, setiap intervensi fisik memerlukan persetujuan dan pengawasan ketat agar tidak menimbulkan dampak ekologis.
Yosep menjelaskan, kondisi saluran air saat ini mengalami pendangkalan akibat sedimentasi dan penumpukan material. Di beberapa titik bahkan ditemukan penyempitan alur yang menghambat kelancaran debit air, terutama saat intensitas hujan tinggi. Situasi tersebut dinilai berkontribusi terhadap meningkatnya risiko genangan di sejumlah permukiman warga sekitar.
“Normalisasi ini bukan sekadar proyek fisik, tetapi bagian dari upaya sistematis mengembalikan kapasitas tampung air seperti semula. Namun karena lokasinya berada di kawasan lindung, seluruh tahapan harus melalui prosedur resmi dan koordinasi yang matang,” jelas Yosep.
Menurutnya, legalitas menjadi faktor krusial sebelum pengerjaan dimulai. PUPR tidak ingin langkah percepatan penanganan banjir justru menimbulkan persoalan baru dari sisi regulasi lingkungan. Oleh sebab itu, keterlibatan BKSDA dianggap mutlak agar pekerjaan tetap berada dalam koridor perlindungan ekosistem.
Selain persoalan izin, pembahasan juga menyentuh aspek teknis lapangan. Mulai dari metode pengerukan, batas kedalaman normalisasi, hingga mekanisme pengawasan saat alat berat beroperasi di sekitar kawasan sensitif. Seluruh data teknis akan disinkronkan lebih dulu agar tidak terjadi perbedaan persepsi antarinstansi.
Yosep menambahkan, sebagian besar aliran air di wilayah tersebut berada dalam cakupan pengelolaan balai kawasan konservasi. Artinya, koordinasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bagian dari perencanaan terpadu yang mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan infrastruktur dan kelestarian alam.
Langkah ini juga merupakan respons atas keluhan masyarakat yang selama beberapa musim penghujan terakhir kerap terdampak luapan air. Pemerintah kota menilai pencegahan lebih efektif dibanding penanganan darurat saat banjir sudah terjadi.
“Target kita jelas, mengurangi potensi genangan secara signifikan. Tetapi di sisi lain, kawasan konservasi harus tetap terjaga. Karena itu pendekatan yang digunakan adalah kolaboratif, bukan sepihak,” tegasnya.
Pihak BKSDA pada prinsipnya menyambut baik koordinasi tersebut, selama seluruh prosedur dipenuhi dan kajian teknis tidak mengganggu fungsi ekologis kawasan. Ke depan, tim gabungan direncanakan melakukan peninjauan lapangan untuk memastikan kondisi riil sebelum izin teknis diterbitkan.
Apabila seluruh tahapan administrasi dan verifikasi selesai, proses normalisasi diproyeksikan dapat segera dimulai dalam waktu dekat. Pemerintah Kota Bengkulu berharap pekerjaan ini menjadi bagian dari solusi jangka panjang dalam sistem pengendalian banjir perkotaan.
Dengan sinergi antara Dinas PUPR dan BKSDA, penataan saluran air di kawasan lindung diharapkan tidak hanya memperlancar aliran air, tetapi juga menjaga keseimbangan lingkungan. Pemerintah menegaskan komitmennya bahwa pembangunan infrastruktur dan pelestarian alam harus berjalan beriringan demi keamanan dan kenyamanan masyarakat Kota Bengkulu, khususnya saat memasuki puncak musim hujan.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
