TEROPONGPUBLIK.CO.ID – Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Provinsi Bengkulu, H. Andy Suhary, S.E., M.Pd., kembali turun langsung menemui masyarakat dalam agenda reses masa sidang II Tahun 2026 yang berlangsung di Kelurahan Pasar Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, Jumat (17/7/2026). Kegiatan tersebut menjadi wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini mereka hadapi, mulai dari kebutuhan pembangunan infrastruktur, sektor pertanian dan perkebunan, hingga persoalan ekonomi yang berdampak terhadap kesejahteraan warga.
Dalam suasana dialog yang berlangsung terbuka, masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan harapan agar pemerintah daerah bersama DPRD Provinsi Bengkulu dapat memberikan perhatian lebih terhadap berbagai kebutuhan yang dinilai mendesak.
Andy Suhary menegaskan bahwa seluruh usulan dan keluhan masyarakat akan menjadi bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD yang nantinya dibahas bersama Pemerintah Provinsi Bengkulu maupun instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
> "Reses merupakan kewajiban anggota DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Semua masukan yang disampaikan hari ini akan kami catat, pelajari, dan perjuangkan agar dapat direalisasikan sesuai prioritas pembangunan," ujar Andy.
Salah satu aspirasi yang paling banyak disampaikan warga adalah permintaan pembangunan jembatan di Desa Pondok Batu. Menurut masyarakat, keberadaan jembatan tersebut sangat penting karena menjadi jalur terdekat yang menghubungkan wilayah mereka dengan pusat aktivitas di Kota Mukomuko.
Selama ini masyarakat harus menempuh jalur yang lebih jauh akibat belum tersedianya akses tersebut. Kondisi itu dinilai menghambat mobilitas warga, baik untuk mengangkut hasil pertanian dan perkebunan maupun memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Selain persoalan infrastruktur, warga juga menyampaikan kekhawatiran terhadap meningkatnya kemunculan buaya di Sungai Selagan. Sungai tersebut menjadi sumber penghidupan bagi banyak masyarakat yang sehari-hari mencari ikan, lokan, dan hasil perairan lainnya.
Keberadaan satwa liar itu dinilai mulai mengganggu aktivitas masyarakat bahkan menimbulkan rasa khawatir saat bekerja di sungai. Karena itu, warga berharap Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) segera mengambil langkah penanganan agar konflik antara manusia dan satwa liar dapat diminimalisasi tanpa mengabaikan aspek konservasi.
Di bidang pertanian dan peternakan, masyarakat juga berharap adanya dukungan pemerintah melalui program ketahanan pangan. Warga mengusulkan bantuan berupa ternak sapi dan kambing, sekaligus penyediaan bibit tanaman produktif seperti kelapa sawit, tanaman buah-buahan, serta komoditas pertanian lainnya yang dinilai mampu meningkatkan pendapatan masyarakat.
Menurut warga, bantuan tersebut akan memberikan dampak ekonomi jangka panjang karena mayoritas masyarakat menggantungkan kehidupan dari sektor pertanian dan perkebunan.
Usulan lainnya adalah pembukaan akses jalan baru di kawasan Pian Kereta yang menghubungkan wilayah tersebut menuju Sungai Selagan. Masyarakat menilai pembangunan jalan tersebut akan membuka kawasan permukiman baru, memperlancar distribusi hasil pertanian, sekaligus meningkatkan konektivitas antarwilayah di Kabupaten Mukomuko.
Warga juga berharap peningkatan kualitas jalan menjadi perhatian pemerintah provinsi agar aktivitas ekonomi masyarakat semakin lancar.
Keluhan lain yang mengemuka dalam reses tersebut datang dari para petani kelapa sawit. Mereka mengaku kesulitan menjual tandan buah segar (TBS) karena adanya pembatasan penerimaan oleh pabrik kelapa sawit (PKS).
Masyarakat menyebut pembatasan jumlah kendaraan pengangkut menyebabkan hasil panen tidak dapat seluruhnya diterima pabrik. Berdasarkan informasi yang berkembang, kondisi itu dipicu terganggunya distribusi crude palm oil (CPO) menuju wilayah Sumatera Barat sehingga kapasitas penampungan pabrik ikut berkurang.
Selain pemasaran hasil panen, tingginya harga pupuk juga menjadi perhatian serius masyarakat. Petani mengaku biaya produksi terus meningkat sehingga keuntungan yang diperoleh semakin menurun. Mereka berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi agar pupuk lebih mudah diperoleh dengan harga yang terjangkau sehingga produktivitas sektor pertanian tetap terjaga.
Menutup kegiatan reses, Andy Suhary kembali menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan seluruh aspirasi masyarakat Mukomuko melalui pembahasan bersama pemerintah daerah maupun instansi teknis terkait.
Ia berharap sinergi antara DPRD, pemerintah, dan masyarakat dapat menghasilkan kebijakan yang benar-benar menjawab kebutuhan warga serta mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Mukomuko.
"Kami ingin setiap aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai usulan semata, tetapi dapat ditindaklanjuti menjadi program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Itulah tujuan utama reses sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah," tutup Andy Suhary.
Pewarta: Amg
Editing: Adi Saputra
