TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Permasalahan layanan kesehatan masih menjadi keluhan utama masyarakat di Kota Bengkulu. Hal itu mengemuka dalam kegiatan reses Anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Usin Abdisyah Putra Sembiring atau yang akrab disapa Bang Usin, saat menyerap aspirasi masyarakat di Kecamatan Muara Bangkahulu, Minggu (19/7/2026).
Kegiatan reses masa sidang tersebut dihadiri warga dari Kecamatan Muara Bangkahulu dan Kecamatan Sungai Serut. Forum dialog berlangsung terbuka, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi secara langsung kepada wakil rakyat.
Dalam pertemuan itu, isu yang paling banyak disampaikan warga berkaitan dengan kepesertaan BPJS Kesehatan yang sudah tidak aktif. Kondisi tersebut dinilai menjadi kendala serius karena menghambat masyarakat memperoleh pelayanan medis ketika membutuhkan pengobatan.
Sejumlah warga mengaku terpaksa menunda pemeriksaan kesehatan akibat tidak lagi memiliki jaminan kesehatan yang aktif. Mereka berharap pemerintah segera menghadirkan solusi agar masyarakat kurang mampu tetap mendapatkan akses pelayanan kesehatan tanpa terbebani biaya yang tinggi.
Salah seorang warga mengungkapkan bahwa persoalan BPJS telah menjadi keresahan banyak keluarga di lingkungan mereka.
"Kami berharap ada solusi. Saat sakit, kami kesulitan berobat karena BPJS sudah tidak aktif. Kondisi ini sangat memberatkan masyarakat," ujar seorang peserta reses.
Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Usin menyampaikan bahwa persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan memang masih menjadi tantangan yang harus diselesaikan secara bersama oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Bengkulu terus berupaya memperluas cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan gratis melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Namun, keterbatasan anggaran masih menjadi kendala sehingga belum seluruh masyarakat dapat terakomodasi.
Ia menilai diperlukan komitmen bersama agar alokasi anggaran untuk program jaminan kesehatan dapat terus ditingkatkan, sehingga masyarakat yang kepesertaannya tidak aktif bisa kembali memperoleh perlindungan kesehatan.
"Masih banyak masyarakat Bengkulu yang belum mendapatkan jaminan kesehatan. Karena itu diperlukan tambahan anggaran dari APBD provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota agar warga yang BPJS-nya sudah tidak aktif bisa kembali memperoleh layanan kesehatan. Ini menjadi pekerjaan rumah yang harus kita perjuangkan bersama," kata Usin.
Selain persoalan BPJS, masyarakat juga menyoroti kualitas pelayanan di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu sebagai rumah sakit rujukan terbesar di Provinsi Bengkulu.
Warga berharap pemerintah terus meningkatkan mutu pelayanan, mulai dari kemudahan administrasi, ketersediaan tenaga medis, hingga fasilitas penunjang kesehatan agar masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih cepat, nyaman, dan profesional.
Menurut Usin, peningkatan kualitas layanan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan fisik rumah sakit, tetapi juga menyangkut kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai penerima manfaat.
Di sektor infrastruktur, aspirasi yang tidak kalah banyak disampaikan berkaitan dengan kondisi jaringan irigasi yang dinilai sudah memerlukan perbaikan.
Masyarakat menyebut sejumlah saluran irigasi mengalami kerusakan sehingga mengganggu distribusi air ke lahan pertanian. Akibatnya, produktivitas pertanian dikhawatirkan menurun apabila tidak segera dilakukan rehabilitasi.
Usin menilai persoalan irigasi merupakan bagian dari kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian pemerintah. Infrastruktur pertanian yang memadai, menurutnya, akan berdampak langsung terhadap peningkatan hasil produksi dan kesejahteraan petani.
Ia memastikan seluruh masukan yang diterima selama reses akan menjadi bahan pembahasan di DPRD Provinsi Bengkulu, baik melalui fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan.
"Seluruh aspirasi masyarakat kami catat dan akan kami perjuangkan. Baik persoalan BPJS Kesehatan, peningkatan pelayanan rumah sakit, maupun perbaikan jaringan irigasi merupakan kebutuhan masyarakat yang harus menjadi prioritas pembangunan daerah," tegasnya.
Usin juga berharap kegiatan reses tidak sekadar menjadi agenda rutin anggota legislatif, tetapi mampu memperkuat komunikasi antara masyarakat dan DPRD sehingga setiap persoalan yang muncul dapat ditindaklanjuti secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Melalui dialog yang terbuka, masyarakat pun diharapkan terus aktif menyampaikan kebutuhan dan usulan pembangunan agar kebijakan pemerintah benar-benar selaras dengan kondisi di lapangan. Aspirasi yang dihimpun dalam reses ini selanjutnya akan dibawa ke pembahasan bersama pemerintah daerah sebagai dasar penyusunan program pembangunan yang lebih tepat sasaran dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
