Skip to main content

Sekretaris Daerah Bengkulu Pimpin Rapat Strategi Universal Health Coverage 2024

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, memimpin rapat Forum Komunikasi untuk membahas Implementasi Strategi Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Tahap I 2024 di Ruang Rafflesia, Kantor Gubernur Bengkulu, pada Jumat (21/6).(Herdianson - teropongpublik.co.id)

TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Bengkulu, Isnan Fajri, memimpin rapat Forum Komunikasi untuk membahas Implementasi Strategi Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) Tahap I 2024 di Ruang Rafflesia, Kantor Gubernur Bengkulu, pada Jumat (21/6). Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kepala BPJS Bengkulu, Mahyuddin, dan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Bengkulu, Edwar Samsi.

Dalam rapat tersebut, Sekda Isnan Fajri menyatakan bahwa cakupan UHC di Provinsi Bengkulu saat ini telah mencapai 99%. Namun, ia menggarisbawahi bahwa masih banyak warga yang belum membayar iuran UHC secara rutin, sehingga kartu peserta mereka tidak aktif.

"UHC kita sudah mencapai 99%, namun banyak kartu BPJS masyarakat yang tidak aktif karena iurannya belum dibayar. Proses pengaktifan ini yang kita bahas," ujar Isnan Fajri.

Untuk mengaktifkan kembali kepesertaan UHC, masyarakat Bengkulu harus melapor terlebih dahulu ke Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Bengkulu untuk dilakukan pendataan. Setelah laporan diterima, Pemerintah Daerah akan memverifikasi mana saja yang termasuk dalam kuota UHC yang dibayarkan oleh pemerintah, kemudian dikoordinasikan dengan BPJS Kesehatan.

"Jika kuota yang dibayarkan masuk dalam anggaran pemerintah, kartu bisa langsung diaktifkan. Namun, jika tidak, prosesnya lebih sulit dan harus melalui pelaporan ke Dinkes dan BPJS," tambah Isnan Fajri.

Isnan juga mengakui bahwa banyak warga Bengkulu yang belum memahami mekanisme pengaktifan kepesertaan UHC, sehingga diperlukan sosialisasi yang lebih mendalam.

"Prosesnya memang rumit. Tim Dinkes harus mengecek apakah warga terdaftar di kabupaten atau provinsi. Banyak masyarakat yang menginginkan kartu BPJS mereka aktif di rumah sakit, padahal mekanismenya harus melalui Dinkes terlebih dahulu. Ini menunjukkan kurangnya sosialisasi," tutupnya.

Rapat tersebut menekankan pentingnya komunikasi dan koordinasi antara berbagai pihak untuk memastikan seluruh warga Bengkulu dapat mengakses layanan kesehatan dengan optimal melalui program UHC.

Pewarta :Herdianson

Editing : AdI Saputra