TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Wakil Gubernur Bengkulu Mian mendorong seluruh pendamping desa memperkuat sinergi dengan pemerintah desa, masyarakat, dan sektor usaha untuk mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan warga. Kolaborasi lintas sektor dinilai menjadi salah satu kunci agar potensi desa dapat berkembang dan memberikan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.
Pesan tersebut disampaikan Mian saat menghadiri peringatan Hari Bhakti Pendamping Desa tingkat Provinsi Bengkulu di Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal, Kecamatan Padang Jaya, Kabupaten Bengkulu Utara, Sabtu (31/10/2026).
Dalam kesempatan itu, Mian menegaskan bahwa pendamping desa memiliki posisi strategis dalam membantu pemerintah desa merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi program pembangunan. Peran mereka tidak cukup hanya berkutat pada urusan administrasi dan penyusunan dokumen perencanaan, tetapi juga harus mampu mendorong inovasi dan membuka akses kerja sama dengan berbagai pihak.
Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi satu-satunya alasan bagi desa untuk membatasi langkah pembangunan. Dengan pendampingan yang tepat, desa dapat menggali sumber daya lokal, memperluas jaringan kemitraan, serta menciptakan peluang ekonomi baru bagi masyarakat.
“Pendamping desa harus mampu memberikan dukungan penuh kepada seluruh kepala desa. Membangun desa memang membutuhkan anggaran, tetapi pendamping juga bisa menghadirkan perubahan besar melalui penguatan kolaborasi, termasuk dengan dunia usaha,” ujar Mian.
Mian menjelaskan, keberhasilan pembangunan desa perlu ditopang oleh tiga unsur utama, yakni pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Ketiganya harus memiliki peran yang saling melengkapi agar program pembangunan tidak hanya berjalan secara administratif, tetapi juga menghasilkan perubahan nyata di tengah masyarakat.
Pemerintah berperan dalam menetapkan kebijakan, menyediakan dukungan sesuai kewenangan, dan memastikan program berjalan sesuai kebutuhan. Sementara itu, masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan prioritas pembangunan sekaligus menjaga keberlanjutan hasilnya.
Di sisi lain, dunia usaha diharapkan dapat berkontribusi melalui kemitraan ekonomi, pemasaran produk lokal, penciptaan lapangan kerja, serta pengembangan usaha produktif di wilayah pedesaan.
“Prinsip membangun itu ada tiga pilar. Pilar pertama pemerintah, pilar kedua masyarakat, dan pilar ketiga dunia usaha. Ketiganya harus saling berkolaborasi agar pembangunan desa berjalan lebih baik dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.
Ia berharap pendamping desa mampu menjadi penghubung yang efektif di antara ketiga unsur tersebut. Dengan demikian, potensi pertanian, perkebunan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta berbagai produk unggulan desa dapat dikembangkan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Mian juga menekankan pentingnya pendampingan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Setiap desa memiliki karakteristik, sumber daya, dan tantangan berbeda sehingga strategi pembangunan perlu disesuaikan dengan kondisi setempat.
Sementara itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) RI, Rosyid Althaf, mengingatkan bahwa pendamping desa harus mengambil peran aktif dalam mendukung pengentasan kemiskinan dan pelaksanaan program prioritas pemerintah.
Ia menilai, keberhasilan pembangunan desa tidak semata-mata diukur dari banyaknya kegiatan yang terlaksana atau besarnya anggaran yang terserap. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat juga harus menjadi perhatian utama.
Rosyid menyebut sejumlah program strategis yang membutuhkan dukungan dan pengawalan di tingkat desa, di antaranya Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Makan Bergizi Gratis (MBG), serta program swasembada pangan.
Menurutnya, pendamping desa perlu memastikan berbagai program tersebut dapat berjalan sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat. Pendamping juga diharapkan membantu pemerintah desa mengidentifikasi peluang usaha, memperkuat kelembagaan ekonomi, serta mengoptimalkan sumber daya lokal.
“Indikator keberhasilan pembangunan desa salah satunya adalah berkurangnya angka kemiskinan. Program-program prioritas Presiden, seperti Koperasi Desa Merah Putih, MBG, dan swasembada pangan, harus kita dorong bersama,” ungkap Rosyid.
Ia menambahkan, pemetaan potensi unggulan merupakan langkah penting agar setiap desa memiliki arah pengembangan yang jelas. Potensi tersebut dapat berupa hasil pertanian, perkebunan, peternakan, produk olahan, hingga usaha berbasis sumber daya dan kearifan lokal.
Melalui penguatan kapasitas pendampingan, pemerintah desa diharapkan semakin mampu menyusun program yang tepat sasaran, mengembangkan aktivitas ekonomi produktif, dan memperluas kesempatan kerja bagi warga.
Peringatan Hari Bhakti Pendamping Desa tingkat Provinsi Bengkulu tersebut turut dihadiri Anggota DPR RI Eko Kurnia Ningsih, Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Daerah Tertinggal (BPPMDDT) Bengkulu Aldi Nurkarim, jajaran pejabat Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta perwakilan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Kehadiran berbagai unsur tersebut mencerminkan pentingnya dukungan bersama dalam memperkuat pembangunan di wilayah pedesaan.
Melalui momentum ini, pendamping desa diharapkan semakin optimal menjalankan fungsi fasilitasi, pemberdayaan, dan penguatan kapasitas masyarakat. Sinergi yang terbangun juga perlu diarahkan pada pengembangan usaha lokal, peningkatan produktivitas, dan perluasan akses pasar bagi produk desa.
Dengan kolaborasi yang konsisten antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, pembangunan desa di Bengkulu diharapkan tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mampu menciptakan kemandirian ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
Pewarta : Amg
Editing : Adi Saputra
