TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>> Pemerintah Kota Kotamobagu mulai memperkuat langkah strategis untuk menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok sekaligus mempercepat transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kota Kotamobagu Tahun 2026. Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Wali Kota Kotamobagu, Weny Gaib, di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa (17/11/2026).
Pertemuan tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah bersama berbagai pemangku kepentingan untuk menyatukan langkah dalam menghadapi tantangan ekonomi, khususnya terkait perkembangan harga barang dan jasa serta penguatan sistem transaksi digital.
Sejumlah unsur strategis turut hadir dalam kegiatan tersebut, mulai dari Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), perwakilan lembaga perbankan hingga pihak-pihak terkait lainnya yang memiliki peran dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah.
Dalam arahannya, Weny Gaib menekankan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan kerja bersama yang terencana dan berkesinambungan. Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri karena stabilitas harga juga dipengaruhi oleh kelancaran distribusi, ketersediaan barang, aktivitas perdagangan serta kondisi pasokan di tingkat produsen.
Ia mengingatkan bahwa persoalan inflasi bukan hanya berkaitan dengan indikator ekonomi, melainkan menyangkut kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ketika harga bahan pokok mengalami kenaikan, masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas menjadi kelompok yang paling merasakan dampaknya. Karena itu, diperlukan langkah konkret agar gejolak harga tidak berkembang menjadi beban yang semakin berat bagi rumah tangga.
Wali Kota juga mendorong seluruh anggota TPID memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas sektor. Pemerintah daerah, pelaku usaha, lembaga keuangan dan instansi terkait diharapkan mampu membangun kesamaan persepsi dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.
Menurutnya, respons terhadap perkembangan harga harus dilakukan secara cepat dengan mempertimbangkan kondisi riil di lapangan. Dengan demikian, setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Setelah pembukaan, agenda dilanjutkan dengan pembahasan sejumlah persoalan strategis yang berkaitan dengan kondisi perekonomian Kota Kotamobagu.
Salah satu fokus pembahasan adalah evaluasi perkembangan inflasi terkini. Melalui evaluasi tersebut, para peserta diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai faktor yang berpotensi memicu kenaikan harga, termasuk persoalan ketersediaan barang dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok.
Selain itu, penguatan rantai pasokan menjadi perhatian penting. Ketersediaan komoditas di pasar perlu dijaga melalui koordinasi yang lebih baik antara pemerintah, distributor, pedagang dan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan.
Upaya menjaga keterjangkauan harga juga menjadi bagian dari pembahasan. Pemerintah daerah dituntut mampu mengantisipasi potensi ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang, terutama ketika aktivitas konsumsi masyarakat meningkat.
Perhatian khusus turut diberikan terhadap persiapan menghadapi hari besar keagamaan serta periode libur akhir tahun 2026. Kedua momentum tersebut biasanya diikuti peningkatan kebutuhan masyarakat terhadap berbagai komoditas, sehingga diperlukan langkah antisipatif agar tidak terjadi lonjakan harga yang memberatkan konsumen.
Di sisi lain, keberadaan TP2DD dalam pertemuan tersebut memperlihatkan pentingnya percepatan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Transformasi digital diharapkan dapat mendukung tata kelola keuangan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.
Digitalisasi juga menjadi salah satu instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta memperluas pemanfaatan transaksi non-tunai dalam aktivitas pemerintahan dan perekonomian daerah.
Melalui pelaksanaan High Level Meeting ini, Pemerintah Kota Kotamobagu berharap seluruh pihak dapat memperkuat komitmen dan mengambil peran sesuai kewenangan masing-masing.
Sinergi TPID dan TP2DD diharapkan tidak berhenti pada pembahasan dalam forum rapat, tetapi diwujudkan melalui program kerja dan tindakan nyata yang memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.
Dengan koordinasi yang semakin kuat, Kota Kotamobagu diharapkan mampu menjaga stabilitas harga, meningkatkan efektivitas transaksi digital, serta menciptakan iklim ekonomi yang sehat dan kondusif untuk mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Pewarta : Gusman
Editing : Adi Saputra