TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>>> Ketua Gerakan Pembaharuan Indonesia (GPI), Joko Prasetya, menegaskan bahwa proses pemilihan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Blitar harus dijalankan secara profesional dan bebas dari intervensi politik. Menurutnya, jabatan sekda merupakan jabatan karier birokrasi yang murni untuk pegawai negeri, sehingga tidak boleh dicampuradukkan dengan kepentingan politik.
“Birokrasi itu murni urusan aparatur sipil negara, bukan ranah politik. Karena itu, kami dari GPI berharap proses pemilihan sekda di Kabupaten Blitar jangan sampai dijadikan ajang politik atau dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu,” tegas Joko Prasetya, Rabu (02/10/2025).
Joko menambahkan, Kabupaten Blitar saat ini sedang menghadapi berbagai tantangan, baik dalam bidang pembangunan, pelayanan publik, maupun persoalan sosial ekonomi masyarakat. Kondisi ini menuntut hadirnya seorang sekda yang benar-benar memahami situasi daerah serta mampu menjadi penggerak utama jalannya roda pemerintahan.
“Sekda adalah motor penggerak birokrasi, sekaligus jembatan antara pimpinan daerah dengan perangkat kerja. Jadi, yang dibutuhkan adalah figur yang punya kapasitas, integritas, dan mengerti kondisi Kabupaten Blitar, bukan sekadar hasil kompromi politik,” lanjutnya.
Lebih lanjut, Joko juga mengkritik adanya manuver sejumlah anggota DPRD Kabupaten Blitar yang mencoba ikut campur dalam proses pemilihan sekda. Menurutnya, hal itu tidak seharusnya terjadi, karena jabatan sekda adalah hak prerogatif bupati, meskipun tetap harus melalui mekanisme seleksi yang profesional sesuai aturan dan syarat yang berlaku.
“DPRD jangan sampai ikut campur urusan sekda. Tugas DPRD adalah menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan budgeting, bukan menentukan siapa sekda. Sesuai aturan, sekda itu prerogatif bupati, tentu melalui mekanisme seleksi yang objektif dan sesuai ketentuan. Jadi biarlah prosesnya berjalan sesuai jalurnya, bukan intervensi politik,” tegas Joko.
Ia mengingatkan, jika proses seleksi sekda diwarnai dengan kepentingan politik, maka yang akan dirugikan adalah masyarakat. Sekda yang seharusnya fokus pada pelayanan publik bisa terjebak melayani kepentingan politik jangka pendek.
“Kami mendesak agar panitia seleksi benar-benar objektif, transparan, dan mengedepankan merit system. Jangan sampai birokrasi yang seharusnya netral justru ditarik ke dalam pusaran politik. Ini akan merusak tatanan pemerintahan daerah,” pungkasnya.
Pewarta : Agus Faisal
Editing : Adi Saputra
