TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<<>>>>> Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, mengikuti kegiatan Konsolidasi/Focus Group Discussion (FGD) Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Tahun 2026 yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting bersama jajaran Kejaksaan Negeri Kabupaten Blitar, Senin (10/8/2026).
Kegiatan tersebut menjadi salah satu forum penting untuk memperkuat konsolidasi, komunikasi, serta pertukaran gagasan antara unsur penegak hukum dengan pemerintah daerah dan lembaga legislatif. Forum ini juga membahas berbagai persoalan strategis yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta pentingnya menjaga sinergitas antarlembaga.
Dalam kegiatan tersebut, materi disampaikan oleh Ketua Dewan Pengurus Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI).
Pembahasan menitikberatkan pada berbagai perspektif mengenai peran dan fungsi DPRD dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Supriadi, menilai forum konsolidasi semacam ini memiliki arti penting karena persoalan pembangunan daerah tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu institusi. Dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, DPRD, aparat penegak hukum, serta seluruh unsur masyarakat.
Menurutnya, DPRD memiliki posisi strategis dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dan tujuan pembangunan daerah.
“DPRD memiliki fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, komunikasi dan sinergi dengan seluruh stakeholder harus terus dibangun agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan dengan baik, transparan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Supriadi.
Ia menambahkan, keberadaan aparat penegak hukum bukan semata-mata dipandang dalam konteks penindakan ketika terjadi persoalan hukum. Lebih dari itu, sinergi dengan aparat penegak hukum juga penting dalam upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang semakin tertib serta memberikan pemahaman kepada penyelenggara pemerintahan mengenai aspek-aspek hukum dalam menjalankan tugas.
“Yang tidak kalah penting adalah bagaimana kita bersama-sama membangun pemahaman dan kesadaran hukum. Dengan komunikasi yang baik, potensi persoalan dapat diantisipasi sejak awal sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan tetap berada dalam koridor hukum,” jelasnya.
Supriadi menyebut, DPRD Kabupaten Blitar terus berkomitmen menjalankan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Namun, pengawasan tersebut menurutnya harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya membangun pemerintahan yang lebih baik, bukan semata-mata mencari kesalahan.
Pengawasan DPRD, lanjutnya, harus mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, efektivitas penggunaan anggaran, serta pencapaian program pembangunan yang telah ditetapkan bersama antara pemerintah daerah dan DPRD.
“Fungsi pengawasan harus memberikan manfaat bagi masyarakat. Ketika ada program pemerintah yang belum berjalan maksimal, tentu menjadi tugas bersama untuk mencari solusi dan melakukan perbaikan. Prinsipnya adalah bagaimana kebijakan dan anggaran yang dibuat benar-benar memberikan dampak kepada masyarakat,” katanya.
Dalam konteks tersebut, forum FGD Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen dinilai menjadi momentum untuk memperkuat pemahaman bersama mengenai pentingnya menjaga stabilitas pemerintahan dan pembangunan daerah.
Konsolidasi antara lembaga legislatif, eksekutif, serta aparat penegak hukum juga dinilai penting di tengah kompleksitas persoalan pemerintahan dan dinamika pembangunan yang semakin berkembang. Setiap lembaga memiliki tugas dan kewenangan masing-masing, namun semuanya memiliki tujuan yang sama, yakni memberikan pelayanan terbaik serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
Supriadi berharap kegiatan seperti ini tidak berhenti sebagai forum diskusi, tetapi dapat ditindaklanjuti melalui komunikasi dan koordinasi secara berkelanjutan di tingkat daerah.
“Sinergitas harus terus dijaga. Masing-masing lembaga tentu memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda, tetapi semuanya harus berjalan dalam satu semangat untuk membangun Kabupaten Blitar yang lebih baik dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, keterlibatan DPRD Kabupaten Blitar dalam kegiatan tersebut menunjukkan komitmen lembaga legislatif daerah untuk terus membuka ruang koordinasi dengan berbagai institusi, khususnya dalam mendukung terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan hukum.
Melalui konsolidasi tersebut, diharapkan terbangun kesamaan persepsi antara unsur legislatif, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, berbagai agenda pembangunan di Kabupaten Blitar dapat berjalan secara lebih terarah sekaligus mampu meminimalkan potensi persoalan hukum dalam pelaksanaannya.ADV).
Pewarta: Agus Faisal
Editing : Adi Saputra
