TEROPONGPUBLIK.CO.ID <<<>>> Guna memastikan percepatan pengerukan di Pelabuhan Pulau Baai, rombongan Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi alur pelayaran pelabuhan pada Kamis (3/7/2025).
Rombongan anggota DPR RI Komisi V yang dipimpin oleh Syaiful Huda, turut serta Mukhlis Basri, Haryanto, Hamka B. Kady, dan Saadiah Uluputty. Mereka tiba di Bandara Fatmawati Soekarno dan langsung disambut oleh Wakil Gubernur Bengkulu, Rosjonsyah Mian. Usai penyambutan, para legislator bersama jajaran Kementerian Perhubungan dan Pemerintah Provinsi Bengkulu langsung bergerak menuju Pelabuhan Pulau Baai.
Setibanya di lokasi, anggota Komisi V menyoroti lambannya proses pengerukan yang dilakukan oleh PT Pelindo, meskipun Presiden RI Prabowo Subianto telah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk percepatan proyek tersebut pada akhir Juni 2025.
Ketua Rombongan, Syaiful Huda, menilai progres pengerukan alur sangat tidak sesuai dengan kebutuhan mendesak pelabuhan. Ia pun memberikan tenggat waktu maksimal tiga hari kepada Pelindo untuk membuka akses kapal, baik yang akan masuk maupun keluar dari pelabuhan.
“Kami minta minimal dalam waktu tiga hari ini, kapal sudah bisa masuk atau keluar. Ini adalah target minimal. Kami pastikan deadline tiga hari agar ada progres nyata,” tegas Syaiful Huda di hadapan wartawan dan para pejabat.
Ia juga menekankan bahwa percepatan pengerukan sangat penting untuk menunjang distribusi logistik dan transportasi ke Pulau Enggano yang selama ini terganggu akibat pendangkalan alur pelayaran. Karena itu, ia mendesak Pelindo agar segera menambah armada dan alat pengerukan di lokasi.
“Melalui Inpres ini, seluruh persoalan Pelabuhan Pulau Baai harus dituntaskan sebelum 31 Agustus. Waktunya tidak panjang, jadi Pelindo harus menambah sebanyak mungkin alat pengeruk,” lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Gubernur Bengkulu, Mian, mengingatkan PT Pelindo untuk tidak lagi mengulur waktu dan mengabaikan tenggat yang telah disepakati. Ia menyayangkan pengerjaan sebelumnya yang cenderung lamban dan tidak sesuai janji.
“Proyek ini harus dikeroyok bersama. Variabel kerjanya adalah kesiapan alat. Kalau tiga unit tidak cukup, maka harus ditambah. Jangan sampai sudah ada deadline tapi masih mundur lagi,” ucap Mian dengan nada serius.
Mian juga menekankan bahwa keberhasilan proyek ini sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi Bengkulu, khususnya sektor perdagangan dan logistik.
Di sisi lain, PT Pelindo sebagai pelaksana proyek menyampaikan sejumlah kendala teknis di lapangan. Direktur Strategi PT Pelindo, Drajat Sulistyo, menjelaskan bahwa faktor cuaca ekstrem menjadi hambatan utama dalam proses pengerukan.
“Sebenarnya, kendala utama kami adalah cuaca. Bengkulu ini sering dilanda badai. Angin muson membawa pasir dalam jumlah besar, dan ini sangat menghambat pengerjaan di lapangan,” terang Drajat.
Ia menambahkan, kondisi gelombang tinggi yang terjadi hampir sepanjang tahun, khususnya sejak Oktober hingga Februari, mempersulit pengoperasian alat berat di laut. Namun demikian, pihaknya tetap berkomitmen menyelesaikan pengerjaan sesuai waktu yang ditetapkan pemerintah.
Sidak yang dilakukan Komisi V DPR RI ini menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah pusat memberi perhatian serius terhadap peningkatan infrastruktur pelabuhan di Bengkulu. Keberhasilan pengerukan Pelabuhan Pulau Baai dinilai strategis karena akan membuka akses transportasi laut yang lebih luas, termasuk ke wilayah terluar seperti Pulau Enggano.
Diharapkan, dengan tenggat waktu tiga hari yang diberikan, Pelindo dapat menunjukkan langkah nyata di lapangan agar kapal-kapal niaga dan distribusi barang kembali dapat bersandar tanpa hambatan di Pelabuhan Pulau Baai.
Pewarta : AMG
Editing : Adi Saputra
